Kualitas Pilkades di Morotai Diragukan

Ilustrasi

DARUBA – Berbagai kegiatan dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Kabupaten Pulau Morotai dipertanyakan sejumlah pihak.

Pasalnya, hampir semua tahapan Pilkades yang harusnya menjadi tanggung jawab Panitia Kabupaten kini masih di bawah kendali Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Pulau Morotai. Padahal, panitia Kabupaten sudah dibentuk, bahkan sudah memiliki anggaran khusus untuk melaksanakan Pilkades di 87 desa secara serentak. 

“Tahapan yang berjalan beberapa bulan kemarin, seperti contohnya tahapan seleksi tertulis dan wawancara hanya dibuat oleh DPMD berdasarkan nomor surat 141/152/DPMD/2021 perihal pelaksanaan kegiatan penjaringan bakal calon kepala desa tahun 2021, yang ditanda tangani oleh Kepala DPMD, yang semestinya ini adalah kerja-kerja panitia,” kata Wakil Ketua Sibualamo Pulau Morotai, Osel Merek, kepada wartawan Senin (13/09/21).

Melihat tahapan Pilkades yang makin molor ini, Osel menilai Panitia Kabupaten yang dibentuk tidak memiliki fungsi. Sebab semua urusan administrasi masih diambil alih oleh DPMD. Anehnya lagi, kata dia, seleksi tertulis dan wawancara ini adalah bagian dari rangkaian tahapan Pilkades. Namun tahapan itu tidak disusun dalam bentuk tahapan jadwal

yang ditetapkan.  “Sehingga sampai saat ini para Cakades dan masyarakat merasa resah karena pilkades tidak memiliki kepastian yang jelas,” cetusnya.  Bagi Sibualamo, fungsi panitia telah dikebiri. Semestinya semua tahapan itu harus dijalankan oleh panitia dan diputuskan oleh panitia. 

“Tapi anehnya segala sesuatu harus diputuskan melalui musyawarah dengan Bupati, sehingga kemandirian panitia hilang,” tandasnya.  Ia memaparkan, sebagaimana diatur dalam UU nomor 6 tahun 2014 pasal 32 ayat 3 bahwa panitia bersifat mandiri dan tidak berpihak pada siapapun.

“Artinya tidak ada yang bisa intervensi semua keputusan panitia, tapi nyatanya hasil seleksi yang baru diumumkan tanggal 8 September kemarin dan sebelum dilanjutkan pelatihan selama 3 minggu akan didiskusikan dengan bupati. Ini menunjukan bahwa kemandirian panitia telah hilang,” pungkas Osel. (fay)