WEDA – Tim hukum Paslon nomor urut 3 IMS-ADIL resmi melaporkan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Halmahera Tengah karena diduga terlibat dan memberikan dukungan langsung kepada salah satu paslon pilkada serentak 2024.

Laporan tersebut sesuai dengan bukti video yang viral di sejumlah platform media sosial. Dalam laporan itu tercantum beberapa nama oknum ASN diantaranya Kepala Dinas Kebudayaan Ridwan Salidin, Sekretaris Dikbud Daud Arif, para guru dan sejumlah kepala sekolah.

Mereka terlibat aktivitas kampanye dan mendukung pasangan calon bupati nomor urut-2 Edy Langkara dan Abdul Rahim Odeyani (Elang-Rahim) pada kampanye di Desa Tepeleo Baru Dua, Kecamatan Patani Utara beberapa waktu lalu. “ Selain ikut kampanye, para terlapor juga telah memberi dukungan dengan cara mengangkat tangan menunjukan dua jari sebagai simbol dukungan kepada paslon nomor urut 2,” ucapnya.

Dukungan tersebut telah menciderai netralitas ASN, sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. “Serta Pasal 9 ayat (2) dan pasal 24 ayat  (1)  huruf  d UU No. 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, junto pasal 5 Huruf n  peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil,” ungkap Kuasa Hukum IMS-ADIL, Iskandar Joisangadji, Selasa 19 November 2024.

Iskandar berharap dengan laporan yang dibuat  Bawaslu Halmahera Tengah harus serius menindak tegas oknum-oknum ASN yang terlibat dalam politik praktis sesuai aturan yang berlaku

Sementara itu Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Halmahera Tengah, Jeplin George Maitimu menyatakan laporan dugaan pelanggaran tersebut  telah diterima dan akan di telah.

Pewarta  : Amirudin Ibrahim  
Editor   : Mahmud Daya