BOBONG – Kendati Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Irwan Mansur menyatakan penyebab penilaian negatif atas pengelolaan keuangan daerah secara berturut turut disclaimer disebabkan rendahnya kualitas SDM pada seluruh OPD.

Namun hal itu ternyata tidak berlaku bagi dua instansi di lingkup Pemkab Taliabu karena berhasil meraih prestasi WTP berdasarkan hasil pemeriksaan BPK baru-baru ini.

Adalah Inspektorat dan Dinas Pertanian yang dipimpin mantan Sekwan Pulau Taliabu, Ma’aruf. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Pulau Taliabu, Ma’aruf  kepada Fajar Malut akhir pekan kemarin mengatakan, penilaian terhadap OPD yang mendapat penilaian WTP hanya Dinas Pertanian dan inspektorat, sehingga undangan untuk mengumumkan hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, kedua pimpinan instansi Itu sudah tidak diundang.

“Semua (OPD) diundang karena bermasalah pajak kendaraan, masalah temuan yang belum selesai, dan masalah lainnya,” ungkapnya. Padahal kata dia, sejak ia ditunjuk Bupati Aliong Mus sebagai Plt. Kadistan, dirinya menemukan banyak keganjilan pengelolaan keuangan. Ia fokus serta kerja tuntasnya telah membuahkan hasil dengan predikat WTP.

Adapun masalah yang ia temui, kata dia, adalah masalah utang piutang kantor, aset dinas dan kewajiban pengembalian uang Negara oleh pihak rekan atas sejumlah paket pekerjaan kepada instansi penegak hukum.

“Utang kantor saya sudah selesaikan dan pihak ketiga saya upayakan kembalikan kerugian negara ke kas daerah.  Bukti pengembaliannya saya sudah kasih di kejaksaan,” ungkapnya.

Meski demikian, ia tidak mengetahui secara pasti berapa ratus juta jumlah pengembalian kerugian negara yang telah dibayar oleh pihak rekanan. “Saya tidak tahu pasti jumlahnya semua, tapi uang negara itu bukan nilai dia punya banyaknya, karena yang namanya kerugian negara itu biar sedikit harus dikembalikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Pulau Taliabu, Irwan Mansur menegaskan bahwa untuk mengejar target perubahan opini disclaimer menjadi WTP,  maka mulai sekarang seluruh OPD sudah harus menginventarisir semua aset. “Semua bisa dihitung kalau diinventarisir tahun ini supaya tahun depan opininya bisa meningkat  Kalau diinventarisir dan dihitung nilainya, maka pasti ada kepastian nilai aset itu,” terangnya. (bro)