DARUBA – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pulau Morotai, mengklaim tahun ini masyarakat Morotai yang terdaftar dalam Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS sudah sudah mendekati angka seratus persen. 

“Masyarakat Morotai sudah 96 persen memiliki jaminan kesehatan di BPJS, dan ini ditanggung oleh Pemerintah Daerah kecuali PNS dan TNI-Polri. Tapi angka pastinya nanti tanya langsung ke Dinas Sosial, karena data kepesertaannya (BPJS) ada di mereka, tapi kalau anggarannya ada di kami,” akui Kepala Dinkes Pulau Morotai, Julius Giscard Crons baru baru ini.

Menurutnya, Pemkab mampu mencapai angka ini, karena memudahkan pelayanan bagi masyarakat dalam pengurusan BPJS.

“Jadi masyarakat yang sudah punya BPJS ini rata-rata nanti mereka sakit baru urus, tapi urusannya juga tidak rumit, tinggal bawa KK atau KTP ke Dinas Sosial langsung di proses jadi hari itu juga,” katanya. 

Terkait anggaran, kata dia, dalam dua tahun terakhir ini, Pemkab Morotai menganggarkan 6 miliar lebih untuk program BPJS. 

“Untuk anggaran tahun 2022 sebesar Rp 6.442.935.600 tahun ini itu Rp 6.787.578.131. Jadi kalau ukuran Morotai anggaran ini sudah cukup besar,” pungkas Julius. (fay)