JAKARTA – Calon Walikota Ternate, Muhammad Hasan Bay, mengaku sangat siap bersinergi dengan pemerintah pusat manakala pasangan MHB-GAS dipercaya memimpin Kota Ternate untuk lima tahun mendatang.

Dia menyebut, ada sejumlah program yang telah dicanangkan bersinggungan langsung dengan agenda besar pemerintah pusat.

Ko Hama sapaan akrabnya menandaskan, bila sinergitas akan dilakukan dengan siapa saja, entah itu pemerintah pusat, masyarakat maupun pihak swasta. Baginya membangun Kota Ternate akan jauh lebih baik bila dilakukan secara kolektif kolegial.

Dikatakannya, melalui cara seperti itulah, transformasi daerah akan berlangsung dengan cepat dan dinamis.

“Pada prinsipnya MHB-GAS jika terpilih memimpin Kota Ternate akan bersinergi dengan siapa pun, entah itu masyarakat, pemerintah pusat maupun swasta. Karena menurut hemat kami membangun Ternate akan jauh lebih baik bila melibatkan seluruh pihak terkait. Dengan cara itu transformasi daerah bisa berlangsung cepat dan dinamis,” kata calon Walikota nomor urut 3 Muhammad Hasan Bay, Kamis (19/11/2020).

Menurut Hasan Bay, ada sejumlah program terkait yang memang mengharuskan pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat. Program yang disebutkan, antara lain Bisa Membuka Lapangan Pekerjaan (BISA MAPAN), program Bisa untuk Peningkatan Layanan Kesehatan Unggulan (BULAN), Bisa Layanan Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua (BI LAYAR PEDIA), dan Bisa Bersama untuk Sinergi Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Buruh (BISA KREATIF BRO).

“Beberapa program yang saya sebutkan tadi adalah program yang bersinggungan langsung dengan agenda pusat, jadi bukan cuman agenda daerah semata. Persoalan lapangan pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan serta wisata, ekonomi kreatif dan buruh semuanya itu juga masuk dalam perhatian dari pemerintah pusat. Sehingga sinergitas pemerintahan bagi kami penting dilakukan. Agar realisasi dari program itu bisa efektif dan efisien,” terangnya.

Lanjut dia, di samping itu pembangunan Kota Ternate harus tetap berpijak pada nilai-nilai adat se atorang, sekalipun Pemerintah Kota harus bersinergi dengan pusat. Hematnya nilai-nilai kultural tersebut mesti diselaraskan dengan visi agenda pembangunan nasional, agar tidak melenceng dari amanah konstitusi. 

“Pembangunan Kota Ternate, di samping harus berpijak pada nilai-nilai adat se atorang, perlu juga diselaraskan dengan pembangunan nasional agar tidak melenceng dari amanah konstitusi. Apalagi sekarang ini kebijakan makro, pemerintahan pusat, terjadi perubahan. Maka itu daerah harus memperhatikannya. Tugas pemerintah kota Ternate nanti merumuskan kebijakan dengan mengartikulasi nilai-nilai adat dan kepentingan masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan pusat ke dalam sebuah kebijakan pemerintah kota itu sendiri,” tutupnya.(cr-02/**)