TERNATE-Permasalahan pendidikan di Kota Ternate yang tak henti-hentinya terjadi mulai dari pergantian kepala sekolah baik SD dan SMP, sampai mutu pendidikan yang terus menurun. Padahal Kepala Dinas Pendidikan Nasional (Kadiknas) Kota Ternate, Muslim Gani sudah tiga bulan menjabat sejak dilantik pada 7 Februari 2022 lalu sesuai dengan SK Wali Kota Ternate Nomor 821.2/ KEP/ 553/ 2022 tertanggal 4 Februari 2022. Untuk itu Fraksi Nasdem meminta agar Kadiknas Ternate diganti.
Sikap ini cukup beralasan, sebab sejak Muslim Gani menjabat sebagai Kadiknas Kota Ternate tapi mutu pendidikan Kota Ternate justru makin terpuruk dan menempati urutan kelima di bawah Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Barat, Halmahera Utara dan Halmahera Selatan. sehinga Wali Kota direkomendasikan mengganti Kadiknas.
Anggota Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate Nurlela Syarif mengatakan, masalah pendidikan Kota Ternate bukannya membaik tapi justru progresnya makin memburuk, padahal Kadiknas sudah tiga bulan menjabat.
Padahal kata dia, sudah sejak awal diingatkan berkaitan dengan keberpihakan Kadiknas dalam singkronisasi program nasional untuk sekolah penggerak di Kota Ternate, mulai dari jenjang SD karena pergantian Kepsek juga tidak sesuai dengan Permendikbud nomor 40 tahun 2021, sama persis dengan SMP saat ini.
“Satu sekolah penggerak yaitu SMP Negeri 9 dimana masuk di angkatan kedua tapi kepala sekolah penggeraknya juga di nonjobkan, itu berarti sangsi di SD akan terjadi lagi di SMP. Dimana Kota Ternate akan rugi dalam mempercepat mutu pendidikan,” katanya pada Rabu (18/5/2022).
Selain itu menurut anggota Komisi III DPRD ini, sesuai dengan hasil rapor mutu pendidikan tahun 2020, Kota Ternate berada di peringkat ketiga dibawah Tikep dan Halbar, saat ini tahun 2022 Kota Ternate berada diperingkat kelima dibawah Kota Tikep, Halbar, Halut dan Halsel. “Ini menandakan keterpurukan mutu pendidikan di Kota Ternate,” ungkapnya.
Ini menandakan keterpurukan mutu pendidikan di Kota Ternate.
Nurlela Syarif
Dia menambahkan, masalah pemerataan guru yang terus disuarakan juga sampai kini tak kunjung tuntas, kemudian sarana satuan pendidikan dari aspek teknologi dan informasi (digital), data Dapodik yang jarang di update akibat terkendala SDM yang tak kunjung terselesaikan.
“Kemudian kompetensi dan kualifikasi bukan meremehkan guru yang diberikan penugasan kepala sekolah saat ini (mohon maaf), mulai dari SD sampai SMP tapi rata-rata tidak punya standar kompetensi level kepemimpinan leadership kepala sekolah seperti standarisasi NUKS, kepala sekolah penggerak, sertifikasi sekolah penggerak tidak dimiliki dan belum punya pengalaman menjadi kepala sekolah, tapi diangkat menjadi kepala sekolah meski tidak punya NUKS,” tandasnya.
Menurutnya, permasalah lain yakni kepala sekolah pada sekolah penggerak dinonjob ini juga menghambat mutu pendidikan di Kota Ternate padahal ini sudah jadi program nasional, dan dipastikan SD dan SMP tidak akan diikutkan selama setahun untuk seleksi sekolah penggerak, ini yang merugikan daerah.
Belum lagi kata Nella sapaan akrabnya, delapan Standar Nasional Pendidikan mengalami penurunan yakni Standar Isi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan kurikulum, Standar Proses berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran, Standar Penilaian Pendidikan berkaitan dengan penilaian, analisis, dan evaluasi hasil belajar peserta didik, Standar Kompetensi Lulusan berkaitan dengan pencapaian standar, hasil belajar peserta didik.
Selanjutnya Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik, Standar Pengelolaan berkaitan dengan pengelolaan seluruh elemen di institusi pendidikan, Standar Pembiayaan Pendidikan berkaitan dengan anggaran sekolah, dan Standar Sarana dan Prasarana, berkaitan dengan infrastruktur institusi pendidikan.
Dia juga membeberkan, salah satu kepala sekolah yang sebelumnya sebagai koordinator pengawas yang secara jenjang birokrasi yang bersangkutan mestinya harus jadi kepala dinas, tapi justru turun jadi kepala sekolah yaitu Kepala SMP Negeri 2 Kota Ternate.
“Karena pengawas itu level diatasnya yaitu Kadis bukan turun menjadi kepala sekolah. Ini karena Kepala Dinas Pendidikan tidak paham,” kesalnya.
Dia menyebutkan, mestinya Kepala Dinas Pendidikan harus mampu melakukan lobi dan mampu menterjemahkan kebijakan kepala daerah bukan seperti yang terjadi saat ini.
“Jadi menurut saya pak Kadis Pendidikan ini memang benar-benar tidak paham dengan persoalan pendidikan di Kota Ternate, dan selaku anggota Fraksi Nasdem yang ada di Komisi III merekomendasikan kepada Wali Kota harus mengganti Kepala Dinas Pendidikan Kota Ternate, dan harus diganti,” tegasnya.
Untuk itu dia kembali meminta, Wali Kota untuk segera mengambil langkah tegas agar mengganti Kadiknas Ternate.
“Saya sebagai anggota Fraksi Nasdem di Komisi III merekomendasikan Wali Kota harus segera mengganti Kepala Dinas Pendidikan, kalau tidak pendidikan di Kota Ternate akan semakin terpuruk,” pintanya. (cim)