Dimana transfer pemerintah pusat Rp.929.468.324.000 mengalami peningkatan Rp.83.861.053.000 atau naik 9,92 persen dari APBD tahun 2022 sebesar Rp.845.607.271.000. Untuk DBH Rp.223.507.666.000 alami peningkatan Rp.157.392.115.000 atau 238.06 persen dari sebelumnya Rp. 66.115.551.000.

DAU Rp.462.326.328.000 alami peningkatan Rp.18.556.977.000.00 atau naik 4.18 persen dari sebelumnya Rp.443.769.351.000. DAK Rp.155.403.577.000 alami penurunan Rp. 94.087.540.000.00 atau turun 37.71 persen dari tahun 2022 Rp.249.491.117.000.

Untuk Dana Desa (DD) sebesar Rp.88.230.753.000 alami peningkatan Rp.1.999.501.000 atau naik 2.32 persen dari sebelumnya Rp.86.231.252.000.

DBH pajak dari Pemerintah Provinsi Rp.30.814.839.000 alami peningkatan Rp.3.000.000.000 atau naik 10,79 persen dari 2022 sebesar  Rp.27.814.839.000. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diestimasi Rp.576.000.000.00 merupakan dana hibah dari pemerintah pusat untuk membiayai kegiatan sanitasi (air limbah setempat).

Sementara kata Ubaid, untuk Belanja Daerah Rp.1.121.438.740.681 alami peningkatan Rp. 69.794.141.335.00 atau naik 6.64 persen dari tahun sebelumnya.

Belajar daerah terdiri dari belanja operasi Rp.654.951.917.705.00 naik 3,15 persen dari sebelumnya Rp. 634.951.917.705. Belanja modal Rp.308.672.670.576. alami peningkatan Rp. 29.133.972.727. naik 10,42 persen dari tahun sebelumnya Rp. 279.538.697.849. 

Belanja tak terduga Rp.1.000.000.000 tidak mengalami perubahan sedangkan  belanja transfer Rp.156.814.152.400 alami peningkatan Rp.20.660.168.608. atau naik 15,17 persen dari sebelumnya Rp.136.153.983.792.

Dengan demikian terdapat selisih Pendapatan dan Belanja daerah pada APBD tahun 2023 sebesar Rp: 46.784.774.511 atau defisit.

Jumlah itu akan ditutupi dengan pembiayaan Netto yang bersumber dari sisa lebih pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.  Pada tahun 2023 terdapat penyertaan modal pemerintah daerah pada bank Maluku sebesar Rp: 500.000.000. (cr-01)