SANANA – Sejumlah OKP di Kabupaten Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara menggelar unjuk rasa terkait dengan hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K tahap 1 tahun 2024.

Penuntutan massa aksi lantaran hasil seleksi P3K hingga sampai saat ini belum juga di umumkan oleh pemerintah daerah.

Prabowo Sibela, salah satu massa aksi mendesak agar DPRD serius mempresur soal permasalahan hasil seleksi P3K karena sejauh ini peserta telah menunggu hasil seleksinya.

” Sebenarnya masalahnya di mana sampai hari ini pun pemerintah daerah belum juga umumkan hasil seleksi P3K. Kasihan ratusan peserta menunggu hasil pengumuman. Kalian harus berani untuk bersikap,” jelasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula, Ahkam Gajali menyampaikan bahwa, menyangkut dengan hasil seleksi P3K komisi I DPRD sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan pihak Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kepulauan Sula maupun BKN Manado. Tapi, semua itu tergantung di pihak eksekutif yakni pemerintah daerah.

” Saya kira terkait dengan hasil P3K kami DPRD dari komisi I sudah melakukan koordinasi mulai dari daerah sampai ke BKN Manado tapi semua itu tergantung pihak pemerintah daerah,” Ucapnya saat hearing dengan massa aksi, Senin (06/05/2025).

Ahkam menambahkan, untuk anggaran P3K itu tidak ada masalah. Meski demikian, bila mana pengumuman serta penetapan P3K di tahun ini maka sudah tentu menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2025.

” Anggaran sama sekali tidak ada masalah jika menggunakan APBD tahun 2025, sebab kami balum bahas. Yang di bahas baru teknisnya saja,” jelasnya.

Sekadar diketahui, pelaksanaan seleksi PPPK atau P3K sejak 29 November 2024 dengan di ikuti oleh 965 peserta.

Selanjutnya, OKP yang menggelar aksi diantaranya, HMI, Pc PMII, Pc IMM Sula, Ek-LMND Sanana. (**)