DARUBA – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Pulau Morotai, Marwan Sidasi, mengungkapkan dana Pilkades 2021 untuk panitia Kabupaten yang dianggarkan sebesar Rp 233 juta, kini tersisa Rp 33 juta.

“Rp 200 juta yang sudah terpakai itu Rp 30 juta untuk ATK, sosialisasi serta pembentukan ditingkat desa, terus Rp 170 juta untuk penyusunan soal tes oleh tim seleksi (Timsel) juga sudah cair, tersisa sebesar Rp 33 juta sekian diperuntukan kotak suara (logistik) karena saat ini belum masuk tahapan ke situ,” jelas Marwan, Selasa (3/8/2021).

Ditanya apakah sisa dana Rp 33 juta itu mampu membiayai kebutuhan Pilkades di tahap berikutnya, kata Marwan, sangat cukup. “Karena Rp 33 juta itu kita siapkan untuk logistik saja, kan yang lain anggarannya ada di panitia tingkat desa, yang Rp 233 juta ini kan untuk tim kabupaten jadi saya rasa cukup,” katanya.

Terkait dengan hasil screening para cakades, tambah Marwan, hingga Selasa kemarin belum juga diterima pihaknya. “Saya sudah koordinasi tapi belum, itu kewenangan dari Timsel, jadi kita menunggu saja hasilnya,” timpal Marwan. 

Bagi Marwan, pemberlakukan PPKM saat ini juga berpengaruh pada tahapan pemilihan Pilkades. “Itu masalah juga bahwa yang namanya covid-19 itu ada, oleh karena itu kita harus ikuti protokol kesehatan, kita harus ada izin dari Kementerian Dalam Negeri dalam hal pemilihan kepala desa,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Akademisi Universitas Pasifik  (Unipas) Pulau Morotai, Indra Lesang mengatakan, persoalan anggaran panitia Kabupaten yang tersisa Rp 33 juta, baginya tidak cukup untuk tahapan Pilkades yang masih panjang. 

“Ini juga problem, namanya beranggaran harus terencana, tahapan-tahapan Pilkades sudah tentu mempunyai Rab anggaran, apapun belanjanya Pilkades harus sesuaikan dengan rab anggaran, mencermati pemakaian anggaran yang total Rp.170 juta juga untuk tahapan seleksi Timsel patut disoroti, karena penggunaannya besar,” cetus Indra. 

Dirinya berharap, PMD segera identifikasi kebutuhan yang ada sesuai dengan sisa tahapan pilkades, sehingga jangan sampai ada beberapa tahapan pilkades yang cacat karena bermasalah dengan anggaran. (fay)