TERNATE – Langkah Dinas Pendidikan Kota Ternate yang akan membuka proses belajar melalui tatap muka, mendapat dukungan dari orang tua siswa dan DPRD Kota Ternate, yang berharap rencana itu segera terealisasi.
Mereka menilai kalau proses pembelajaran melalui system daring dan luring itu tidak efektif, karena mereka kesulitan dengan internet dan membutuhkan biaya yang banyak. “ Karena waktu belajar tatap muka dan daring itu tidak sama, selama ini kita hanya terbiasa dengan system tatap muka, ketika daring ini diterapkan anak-anak kewalahan,” kata Fahmi Dj orang tua siswa SD di Kota Ternate.
Dengan langkah Diknas ini, dia menilai sebuah terobosan yang harus di dukung, bahkan dia berharap hal itu segera terealisasi, sehingga aktivitas bisa jalan seperti biasanya. “ Karena penerapan daring dan luring itu belum zamannya, kalau mau tatap muka justru lebih bagus, kan tinggal diatur, apalagi siswa SD dan SMP itu sangat mudah mengaturnya, lagian proses belajar juga hanya satu atau dua jam dan dibatasi jumlah siswa, jadi kami mendukung,” tegasnya.
Dia mengatakan, dalam mengatur siswa itu lebih mudah ketimbang mengatur warga. “Jadi tidak masalah sebenarnya, tinggal diatur model pembelajarannya, karena orang tua juga kesulitan dengan daring, apalagi yang tidak miliki handphone android,” tandas dia.
Terpisah, anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Junaidi Bachrudin mengatakan, langkah Diknas itu merupakan pilihan Pemkot berdasarkan hasil kajian dan evaluasi berdasarkan trend perkembangan covid-19. Dan kebijakan yang diambil pemerintah itu dipahami oleh DPRD, bahkan saat rapat dengan Dinas Pendidikan juga sudah disampaikan, walaupun Pemkot memilih tatap muka pada zona yang trennya menurun bisa dilakukan.
“Dengan protokol yang ketat, tapi tidak dibebankan ke sekolah, jadi ada anggaran di Dinas Pendidikan yang direlokasi sebesar Rp6,7 miliar itu kami minta dikembalikan dalam bentuk pengadaan alat protokol kesehatan di semua sekolah,” pinta dia.
Selain itu, katanya metode pembelajarannya harus berbeda dengan kondisi normal, jika dalam satu rombel jumlahnya 30, maka dikurangi setengahnya dengan tetap menjaga jarak dan pakai masker, serta jam belajar juga dibatasi, kemudian memastikan keamanan siswa.
“Jadi saat pulang sekolah mereka harus pulang ke rumah dan tidak lagi kemana-mana,” tandasnya.
Namun, kata dia, kalau pun ada sekolah yang menerapkan daring karena fasilitas tersedia, tinggal di support pembiayaannya oleh Pemkot, sehingga tidak lagi membebani orang tua, tapi kalau tidak punya fasilitas itu, maka bisa gunakan metode tatap muka dengan menerapkan protokol kesehatan.
“Jadi tinggal dibagi mana yang gunakan tatap muka dan mana yang metode daring, itu yang butuh data akurat, kalau dibuka tatap muka itu pilihan pemerintah, yang penting tetap memenuhi protokol kesehatan, karena kalau di rumah tidak belajar karena tidak punya fasilitas juga disayangkan,” katanya.(cim)