TIDORE – Permintaan, Elvry Habib politisi partai Golkar yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, serta Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kota Tidore, terkait dengan pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) guna menuntaskan persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak, terganjal moratorium dan anggaran.

Pasalnya, untuk pembentukan OPD baru, saat ini masih dilakukan moratorium oleh pemerintah pusat, sehingga untuk membentuk OPD baru belum direncanakan sama sekali oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tikep.

Selain itu, dalam pembentukan OPD baru, akan dikaji lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18, karena di dalam ketentuan tersebut, telah memuat berbagai variabel untuk pembentukan OPD baru.

“Untuk pembentukan OPD baru memang kami belum rencanakan, karena kemarin itu kami masih fokus untuk melakukan penyetaraan jabatan, kami juga sudah merubah struktur OPD yang baru, sehingga dinas yang memiliki bidang itu langsung difungsionalkan, dan tidak ada lagi seksi. Jika ada Dinas yang punya seksi maka itu hanya bisa punya dua seksi,” ungkap Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Tidore, Munawar Sudin, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, (27/7/22).

Kendati demikian, Munawar mengaku, saat ini Pemerintah Kota Tidore Kepulauan, telah membentuk satu Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) untuk mendorong pelayananan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  UPTD itu telah diisi pada saat pelantikan pekan kemarin.

“Soal pembentukan OPD ini tidak harus sesuai dengan kelembagaan yang ada di kementerian, melainkan disesuaikan dengan karakteristik, anggaran dan kebutuhan,” pungkasnya. (ute)