Untuk mewujudkan perizinan yang efektif, efisien dan transparan, akuntabel diperlukan sudut kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak terkait penandatanganan nota kesepahaman ini.

Listyo Sigit Prabowo, Jenderal polisi, berharap agar Sinergitas dalam melaksanakan nota kesepahaman dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya hingga tingkat Kota/Kabupaten.

Polri berkomitmen akan terus memberikan jaminan keamanan berinvestasi di seluruh daerah , mewujudkan pengawasan perizinan agar terselenggara dengan mudah, bersih dan sesuai prosedur.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS RI melalui paparannya menjelaskan jika secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M5 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. 

Yang menjadi catatan adalah untuk inflasi yang cukup tinggi, dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu inflasi 0,76 % dengan andil 0,34%.