Kepala Badan Kesbangpol Halut Anwar Kabalmay menyebutkan,  perhatian pihaknya tak terkait dengan penyaluran DBH oleh Provinsi Malut. Apalagi anggaran dari DBH secara keseluruhan tentu masih bisa membiayai dana Pilkada. Apalagi DBH 2022 dan 2023 masih tersisa kurang lebih Rp 35 milyar.“ Kami tentunya sangat mengharapkan lewat DBH Ini guna membiayai  pelaksanaan tahapan Pilkada. Tentunya kami berharap secepatnya direalisasikan Gubernur,” ungkapnya. 

Anwar menyebutkan, telah ditindaklanjuti untuk pencairan nanti untuk kepentingan KPU dan Bawaslu sebesar Rp 5,5 milyar diantaranya untuk KPU Rp 2,5 milyar dan untuk Bawaslu Rp 3 milyar. “Perlu direalisasikan secepatnya, pasalnya ada penambahan 65 TPS, jadi yang semula 282 TPS sekarang menjadi 347 TPS sehingga perlu ada penyaluran anggaran sehingga secepatnya dilaksanakan tahapan Pilkada. Tak hanya itu, anggaran pengamanan Pilkada untuk TNI-POLRI juga menjadi prioritas,” ungkapnya.

Pewarta   : Ferdinand LMP  
Editor : Mahmud Daya