BOBONG – Aliansi Pemuda Nggele mendesak Pemerintah Desa Nggele, Kecamatan Taliabu Barat Laut segera melaksanakan Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) terkait penambahan penerima BLT, sekaligus mengevaluasi data penerima BLT Desa Nggele Tahap I dan II sebagaimana hasil kesepakatan bersama DPRD Taliabu baru baru ini.

Sebelumnya, BPD dan Pemerintah Desa Nggele telah menandatangani nota kesepahaman bersama untuk melaksanakan MusDes Khusus guna membahas kembali kuota Penerima BLT di Desa Nggele.

Namun, diketahui sampai dengan saat ini, terhitung sejak 15 – 23 Juni 2020, musyawarah tersebut belum juga dilaksanakan. Aliansi Pemuda Nggele menilai  pemerintah desa tidak serius menindaklanjuti instruksi Komisi I DPRD Pulau Taliabu. Tak Hanya itu,  mereka menilai, pemerintah desa tidak transparan serta mengabaikan amanat UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

“Sudah ada instruksi dari Komisi I DPRD Taliabu, kepada pihak Pemerintah Desa Nggele untuk kembali gelar MusDes Khusus terkait penambahan penerima BLT DD, namun hingga detik ini Pemerintah Desa Nggele tidak mengindahkan instruksi DPRD Taliabu, ” ungka salah satu perwakilan Aliansi Pemuda Nggele, Rizal, Selasa (23/6) kemarin.

Rizal  menilai, masih banyak masyarakat di desa Nggele yang berhak menerima BLT DD. Karena itu, pemerintah desa diminta untuk jalankan keputusan bersama DPRD. “Masih ada warga yang berhak menerima, sekitar 50 orang berdasarkan hasil advokasi kami di lapangan. Untuk itu, pemerintah desa harus menggelar mesdesus untuk penambahan jumlah penerima BLT,” ungkapnya

Dirinya juga mendesak Bupati pulau Taliabu agar mengevaluasi kembali kinerja Kepala Desa Nggele, BPD Desa Nggele, dan pihak – pihak terkait yang diduga telah terjadi konspirasi mengelabui warga.

Hingga berita ini dikirim ke redaksi, Kades Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut belum dapat dihubungi sehingga belum dapat dipastikan apakah musdesus masih akan digelar sesuai kesepakatan bersama DPRD atau pemdes akan tetap menggunakan data awal sebagaimana pada pembagian BLT tahap I.  (bro)