Menurutnya, pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Dengan demikian, masyarakat pesisir memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan pendapatan melalui pengolahan hasil produksi yang bernilai ekonomi tinggi.

Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Mamberamo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antardaerah menjadi hanya sekitar satu hari sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien.

“Dengan transportasi yang cepat dan terjangkau, masyarakat bisa membawa hasil pertanian, perkebunan, perikanan maupun kerajinan dari kampung untuk dipasarkan di kota. Pemerintah juga akan menyiapkan skema subsidi agar biaya transportasi tetap terjangkau bagi masyarakat,” kata Matius.

Penguatan konektivitas laut ini merupakan bukti nyata keberpihakan pemerintah dalam menghadirkan pembangunan yang merata hingga ke wilayah pesisir Papua. Infrastruktur yang semakin baik diyakini akan memperlancar arus barang, meningkatkan daya saing usaha lokal, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka akses ekspor berbagai komoditas unggulan Papua. Dengan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, pembangunan transportasi laut diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi terwujudnya Papua yang semakin maju, terhubung, dan sejahtera.(*)