Ia menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya mencari solusi agar kewajiban pembayaran Siltap dapat direalisasikan secepatnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

James juga menegaskan bahwa komunikasi antara pemerintah kabupaten dan pemerintah desa akan terus dibangun agar setiap perkembangan terkait kondisi keuangan daerah dapat dipahami bersama, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Sementara itu, perwakilan pemerintah desa dalam audiensi meminta pemerintah daerah memberikan kepastian mengenai penyelesaian tunggakan Siltap yang telah berlangsung selama empat bulan. Menurut mereka, pembayaran penghasilan tetap merupakan hak aparatur desa sekaligus menjadi penunjang utama dalam menjalankan roda pemerintahan di desa.

Audiensi yang berlangsung di ruang rapat bupati tersebut akhirnya menghasilkan kesepahaman antara kedua belah pihak. Pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan tunggakan Siltap secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, sementara pemerintah desa sepakat menjaga komunikasi dan mendukung langkah penyelesaian yang ditempuh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Halbar berharap, kesepahaman tersebut dapat menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik di tengah keterbatasan keuangan daerah. (ais)