DARUBA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai pada Sabtu (9/4/2022), menggelar musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023.
Musrenbang kali ini, Pemkab Pulau Morotai berkomitmen meningkatkan capaian kinerja pembangunan yang lebih berkualitas, sehingga apa yang menjadi visi, misi dan tujuan pembangunan Pulau Morotai dapat di wujudkan.
Kepala Inspektorat Marwanto P. Soekidi saat mewakili Bupati Pulau Morotai dalam sambutannya menyampaikan, jika Musrenbang RKPD merupakan rangkaian yang harus di lalui dalam proses perencanaan pembangunan.
“Hal ini merupakan tindaklanjut atas hasil pembahasan pada Musrenbang kecamatan dan Forum RKPD, sebagaimana yang di amanatkan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangungan nasional,” katanya.
Dikatakan Marwanto, pelaksanaan Musrenbang merupakan perencanaan dengan pendekatan partisipatif yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pelibatan semua pihak dimaksudkan untuk menyerap aspirasi sesuai kebutuhan pembangunan, serta untuk membangkitkan rasa memiliki terhadap hasil-hasil pembangunan.
“Disisi lain, Musrembang merupakan perencanaan pembangunan secara kolaboratif dengan melibatkan Tiga pilar pemerintah yaitu, pemerintah daerah (Eksekuti dan Legislatif), masyarakat dan swasta,” ungkapnya.
Pada dasarnya kata dia, hasil Musrembang akan menjadi masukan yang sangat penting dalam rangka perumusan dan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten Pulau Morotai tahun 2023, yang selanjutnya akan di jadikan acuan dalam penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) tahun 2023, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2023.
“Saya memandang bahwa Musrembang merupakan momentum penting untuk menyatukan pola pikir dari berbagai unsur pelaku pembangunan serta mengintegrasikannya dengan berbagai bidang urusan pemerintah, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta yang bersifat sektoral,” terang Marwanto.
Menurutnya, pelaksanaan musrembang SKPD pada tahun ini memiliki makna penting, karena merupakan pelaksanaan tahun pertama dokumen rencana pembangunan (RPD) periode 2023-2026 yang merupakan dokumen transisi dari RPJMD kabupaten Pulau Morotai periode 2017-2022.
Dia menjelaskan, pada tahun 2023 arah kebijakan pembangunan di arahkan pada capaian program tahun sebelumnya yang belum terealisasikan sebagaimana tertuang dalam tema musrembang yakni ‘Memperkuat Sistem Kesejahteraan Sosial, Transformasi Dan Inovasi Pemerintahan Dan Pelayanan‘.
“Oleh karena itu, dalam proses menyusun RKPD tahun 2023 ini, saya minta semua pimpinan dan aparatur di perangkat daerah serta seluruh stakeholder untuk berpikir terbuka, memiliki visi kedepan, terintegratif dan inovatif,” pintanya.
Sementara Kepala Bidang Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Bappeda Provinsi Maluku Utara Muhammad Ihwan Nudin mengatakan, usulan-usulan yang tertuang dalam Musrenbang ini akan dibawah ke Provinsi untuk dibahas bersama, disinkronkan dengan program kegiatan agar bisa menjadi prioritas di Provinsi.
“Karena Morotai sendiri merupakan kawasan tematik, yang didalamnya sangat membutuhkan infrastruktur yang masih banyak sekali, misalnya Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan terpadu mandiri, kemudian kawasan destinasi pariwisata dan lainnya,” tandasnya.(fay)