MOROTAI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai menetapkan arah pembangunan 2027 dengan tema ‘Penguatan Ekonomi Kerakyatan dan Akses yang Berkeadilan’.
Tema itu menjadi dasar 7 agenda prioritas dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang di paripurnakan DPRD, Kamis (3/9/2026).
Sekda Pulau Morotai, Nuhammad Umar Ali, saat membacakan sambutan Bupati menegaskan pembangunan daerah tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran, melainkan dari perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Kita harus berani menetapkan prioritas. Tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sekaligus, namun setiap prioritas harus diperjuangkan sungguh-sungguh,” ujar Umar.
Umar melanjutkan ada 7 agenda prioritas pembangunan 2027 yakni SDM Berkualitas berupa pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter dan budaya lokal.
Pembangunan berkelanjutan yaitu perlindungan lingkungan, rehabilitasi ekosistem, dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim.
Inovasi dan Digitalisasi yang mana mendorong kewirausahaan, efisiensi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik.
Ekonomi Kerakyatan yaitu penguatan UMKM, koperasi, BUMDes, BUMD, serta optimalisasi sektor perikanan, pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.
Pengentasan Kemiskinan yakni Perluasan lapangan kerja, peningkatan keterampilan, perlindungan sosial, dan pembangunan desa inklusif.
Tata Kelola Pemerintahan yaitu transparan, akuntabel, demokratis, dan humanis melalui penguatan kelembagaan dan keterbukaan informasi.
Infrastruktur dan Konektivitas yaitu memperluas akses pelayanan, mengurangi keterisolasian, dan memperkuat ekonomi antarwilayah.
“Seleuruhan prioritas tersebut diarahkan untuk memastikan pembangunan Kabupaten Pulau Morotai berlangsung secara inklusif, merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Dikesempatan itu, Umar juga memaparkan proyeksi pendapatan daerah 2027 sebesar Rp 556,93 miliar. Rinciannya PAD Rp 53,19 miliar melalui intensifikasi pajak, retribusi, dan sistem informasi berbasis TI. Pendapatan Transfer Rp 503,74 miliar, terdiri dari transfer pusat Rp 483,05 miliar dan antar daerah Rp 20,68 miliar.
Sementara proyeksi belanja daerah mencapai Rp 714,57 miliar dengan rincian : Belanja Operasi Rp 533,57 miliar untuk gaji, barang jasa, subsidi, hibah, dan bansos. Belanja Modal Rp 97,57 miliar difokuskan pada infrastruktur dan sarana pelayanan publik.
Untuk Belanja Tidak Terduga diproyeksikan sebesar Rp15 miliar untuk antisipasi bencana dan keadaan darurat. Belanja Transfer Rp 68,42 miliar untuk dukungan ke desa.
“Pemkab menganggarkan pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang PEN sebesar Rp 33,58 miliar,” ungkap Umar.
Umar juga menekankan APBD 2027 menggunakan pendekatan money follow program dan performance budgeting. Fokusnya pada efisiensi, efektivitas, dan hasil yang berdampak langsung.
“Dalam kondisi fiskal terbatas, kita harus semakin selektif dalam prioritas, kreatif menggali pendapatan, dan disiplin menggunakan anggaran. Ruang fiskal tidak boleh mengurangi semangat melayani masyarakat,” tegasnya.
Pemkab menargetkan seluruh kebijakan ini selaras dengan aspirasi masyarakat dan pokok-pikiran DPRD, serta tetap memenuhi mandatory spending untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. (fay)