TERNATE — Pemerintah Kota Ternate secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Akun Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) ke dalam Akun Inaproc pada Senin (7/9/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk adaptasi terhadap regulasi terbaru Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna memperkuat tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 7–8 September 2026 ini dibuka langsung oleh Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly serta dihadiri oleh para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Subbagian (Kasubag) Perencanaan Program, dan pengelola pengadaan dari seluruh Perangkat Daerah se-Kota Ternate.
Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Kabag PBJ) beserta jajaran yang tetap berkomitmen menyelenggarakan edukasi regulasi di tengah kebijakan efisiensi dan rasionalisasi anggaran. Integrasi SiRUP ke dalam sistem Inaproc dinilai sangat krusial mengingat Inaproc merupakan induk dari seluruh ekosistem dan akun pengadaan barang/jasa pemerintah secara nasional.
Dikatakannya, selain pemaparan teknis regulasi pengadaan, momen sosialisasi ini juga dimanfaatkan untuk menegaskan pentingnya kedisiplinan dan perubahan paradigma budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemkot Ternate menyoroti kebiasaan keterlambatan dalam agenda resmi dan mendorong agar budaya tepat waktu diterapkan secara konsisten.
“Kita harus mengubah paradigma lama. Jika undangan dijadwalkan pukul 08.30, setidaknya 15 menit sebelum acara dimulai seluruh peserta sudah berada di ruangan. Kedisiplinan waktu ini mencerminkan kesiapan, ketekunan, dan komitmen kita dalam merespons setiap perubahan regulasi,” tegas Rizal.
Penegasan tersebut mendapat apresiasi dari para peserta yang hadir tepat waktu, di mana mayoritas peserta telah memenuhi ruangan sebelum acara dimulai. Budaya disiplin ini diharapkan menjadi standar baku ASN Pemkot Ternate ke depan.
Menurutnya, pentingnya penataan pengadaan barang dan jasa ini berkaitan erat dengan raihan prestasi Kota Ternate pada penilaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK. Pemkot Ternate berhasil meraih skor tertinggi di Provinsi Maluku Utara, di mana sektor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) menjadi salah satu penyumbang poin tertinggi dari delapan area intervensi KPK.
Lanjutnya, nantinya Pemkot menjadikan Inaproc sebagai induk dari seluruh proses pengadaan termasuk SiRUP. Kemudian memastikan proses migrasi dan integrasi akun berjalan optimal pada bulan September 2026 ini serta menerapkan kewajiban konsolidasi untuk beberapa item pengadaan seperti Alat Tulis Kantor (ATK), obat-obatan, dan material fisik.
“Nantinya kita akan melakukan pengecekan langsung ke OPD teknis seperti Dinas Kebudayaan, BPKAD, Dinas Kesehatan untuk memastikan pemahaman regulasi di tingkat pelaksana,” tandasnya.
Rizal mengatakan, konsistensi Pemkot Ternate dalam mematuhi regulasi LKPP ini juga diproyeksikan untuk mendukung persiapan penyampaian LKPD tahun anggaran berikutnya. Mengingat KUA-PPAS telah disepakati dan ditandatangani bersama DPRD, seluruh ikhtiar mitigasi dan adaptasi aturan pengadaan harus disiapkan sejak dini agar terhindar dari kesalahan input data yang kerap terjadi di sistem SiRUP.
Mengakhiri sambutannya, Rizal mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan sesi diskusi dan sharing session bersama para narasumber dari tingkat provinsi secara maksimal sebelum secara resmi membuka rangkaian acara Bimbingan Teknis tersebut.*
Editor : Hasim Ilyas