TERNATE — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate melalui Dinas Koperasi dan UMKM terus mengakselerasi operasional Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di seluruh wilayah Kota Ternate. Meskipun saat ini ketersediaan bangunan gerai fisik masih terbatas, Pemkot Ternate menekankan agar operasional usaha koperasi tetap berjalan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Ternate Chairul Saleh Arief mengatakan, secara kelembagaan, Koperasi Merah Putih telah terbentuk di 78 kelurahan di Kota Ternate. Mengenai fasilitas fisik, dari puluhan gerai yang diusulkan, 10 gerai telah diproses dengan rincian 4 gerai rampung 100 persen dan 6 sisanya masih dalam tahap pembangunan.
“Sambil menunggu ketersediaan lahan dan proses pembangunan gerai fisik, kami dari Dinas Koperasi dan UMKM mengambil langkah strategis dengan mendorong operasional skema “Non-Gerai”. Langkah ini dilakukan agar fungsi ekonomi koperasi sebagai badan usaha dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa harus tertahan oleh kendala infrastruktur,” katanya, pada Kamis (10/9/2026).
Dikatakannya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Ternate saat ini tengah melakukan pendampingan intensif terhadap beberapa koperasi untuk dijadikan sebagai proyek percontohan (pilot project), salah satunya Koperasi Merah Putih di Kelurahan Mangga Dua, Ternate Selatan.
Dimana, saat ini pendampingan di Kelurahan Mangga Dua telah memasuki tahap pemutakhiran data keanggotaan yang menunjukkan tren peningkatan. Selain itu, pada bulan ini juga dijajaki kerja sama strategis dengan pemasok utama seperti Bulog dan Pertamina untuk penyediaan bahan pokok dan kebutuhan energi warga.
“Anggota koperasi yang memiliki usaha juga didorong untuk mengakses fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui kemitraan dengan lembaga perbankan,” ungkapnya.
Menurut Chairul, Pemkot Ternate terus meberikan Support Officer hingga penggunaan fasilitas publik. Dimana, berdasarkan hasil evaluasi melalui program mingguan “Kamis Menyapa Perkoperasian”, Dinas Koperasi dan UMKM mendapati sejumlah tantangan klasik yang dihadapi koperasi di tingkat kelurahan.
“Masalah tersebut meliputi keterbatasan lahan gerai, pemahaman keanggotaan, keterlambatan Rapat Anggota Tahunan (RAT), keterbatasan permodalan, serta kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus,” terangnya.
Untuk mengatasi persoalan kapasitas pengurus dan administrasi, Pemkot Ternate mengambil sejumlah langkah konkrit, yakni Dinas Koperasi dan UMKM membentuk tim khusus yang diterjunkan langsung ke kelurahan (seperti Mangga Dua dan Tabona) untuk mendampingi pembukuan, manajemen keanggotaan, hingga tata kelola organisasi.
Bahkan kata dia, Wali Kota Ternate telah mengeluarkan instruksi kepada para camat dan lurah agar mengizinkan pemanfaatan fasilitas publik milik pemerintah daerah sebagai kantor operasional sementara atau titik distribusi/outlet koperasi. Kantor kelurahan hingga area pasar lokal kini dapat difungsikan sebagai sekretariat resmi koperasi.
Dia menyebut, Pemkot Ternate juga mendorong pemetaan anggota menjadi dua kategori, yakni Anggota Produktif (pelaku UMKM/usaha lokal) dan Anggota Potensial (tokoh masyarakat dan warga berkemampuan ekonomi menengah ke atas).
“Melalui pemetaan ini, setiap koperasi diarahkan untuk mengembangkan bisnis inti (core business) berbasis potensi lokal masing-masing kelurahan. Beberapa potensi yang mulai dikembangkan antara lain olahan bakso ikan di Kelurahan Hiri, sagu stir, serta produk ikan masak kering di Kecamatan Moti,” terangnya.
Ke depan, seluruh skema bantuan UMKM dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) direncanakan terintegrasi melalui Koperasi Merah Putih. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat permodalan koperasi melalui simpanan pokok dan wajib, sekaligus menjadikan koperasi sebagai agregator dan penjamin pasar (offtaker) bagi produk-produk UMKM lokal di Kota Ternate.*
Editor : Hasim Ilyas