TERNATE– Ombudsman RI Malut menyerahkan pengharagaan kepatuhan layanan publik kepada pemerintahan daerah di Maluku Utara periode 2023, dimana Pemerintah Kota Ternate mendapat penilaian tertinggi dalam pelayanan publik, hal ini diberikan saat penyerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 bagi pemerintah daerah se Provinsi Maluku Utara, yang diserahkan pada Senin (29/1/2024) kemarin, oleh Pjs. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Malut Akmal Kadir ke Sekda Kota Ternate.

Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, dalam penyerahan hasil penilaian kepatuhan penyelenggaran pelayanan publik tahun 2023, yang diserahkan pada Senin kemarin tersebut Pemerintah Kota Ternate mendapat penialaian tertinggi atau zona hijau dari 10 kabupate/kota dan Provinsi di Maluku Utara.

“Capaian ini tentu tidak akan tercapai tanpa ada pendampingan dai Ombudsman, dan kami memberi apresisasi untuk itu,” katanya, usai penyerahan hasil penialaian dari Ombudsman.

Menurutnya, apresiasi ini diberikan karena ada beberapa program pemerintah dilapangan yang sebelumnya masuk ke zona tengah kemudian dilakukan pendampingan dan kemudian perbaikan sehingga hasilnya bisa maksimal.

Bahkan capaian yang diraih Pemkot Ternate ini kata dia, sebagai bagian dari komitmen bersama pimpinan OPD di Pemkot Ternate yang punya komitmen untuk menghindari maladministrasi dalam memberikan pelayanan sebagai upaya mengimplementasi Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan konsistensi tersebut dijaga semua OPD di Pemkot Ternate.

“Dengan predikat yang kita capai ini paling tidak jadi tantangan tersendiri untuk kita melangkah depan, sehingga konsistensi dengan yang ada dilapangan. Karena masyarakat menaruh banyak harapan buat kita di pemerintah sehingga apa yang diharapkan itu bisa bersih dan baik dilapangan,” ungkapnya.

Lanjut Rizal, dengan perhargaan yang diraih Pemkot Ternate ini dapat terus ditingkatkan ke depan, sehingga harapan masyarakat selama ini terus dilakukan perbaikan setiap saat. Maka yang paling utama saat ini kata dia, birokrasi di Pemkot Ternate harus kreatif dalam memberikan pelayanan publik dilapangan, kemudian harus inovatif dalam rangka menciptakan hal baru untuk peningkatan pelayanan di masyarakat, dan birokrasi harus lebih peka dengan tetap melihat fenomena dan dinamika yang ada di masyarakat.

“Jadi kalau ada keluhan dari masyarakat segera direspon tanpa menunggu lama,” tandasnya.

Dia menyebut, selain itu birokrasi harus berintegritas dimana ASN di birokrasi harus punya semangat kerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Paradigma mengelola kota ini sudah berubah, karena kalau marketing yang normal  orientasinya profit kalau ini adalah marketing non profit jadi yang dicari adalah pelayanan prima. Jadi paradigma ini di kepemimpinan pak Tauhid mencoba untuk mengarahkan kesana, sehingga apa yang jadi persoalan yang dihadapi pemerintah kota perlahan-lahan akan mencapai tujuan, jadi tidak hanya mengandalkan kecepatan tapi road map menuju kesana kita siapkan juga,” sebutnya.

Dikatakannya, dengan begitu capaian yang didapat nanti bisa diketahui dengan sejumlah indikator yang ditetapkan, karena dengan begitu bisa diketahui kebersahilan yang dicapai nanti.

“Jadi predikat yang diraih Pemerintah Kota Ternate ini karena ada perbaikan yang dilakukan,” tandasnya.*

Editor: Hasim Ilyas