TERNATE — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate dijadwalkan akan menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun Anggaran 2027 pada pertengahan hingga akhir bulan ini. Langkah ini dilakukan sesuai dengan tata kelola, mekanisme, dan jadwal yang telah ditentukan.
Kepala Bappelitbanda Kota Ternate Thamrin Marsaoly mengatakan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Ternate saat ini telah menyiapkan Rencana Kerja (Renja) masing-masing. Penyusunan APBD tersebut kini tinggal menyesuaikan dengan target pendapatan daerah, sembari menunggu kepastian Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Dikatakannya, salah satu kabar baik bagi keuangan daerah adalah adanya pengalihan beban pembiayaan untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Paruh Waktu. Sebanyak kurang lebih 3.546 tenaga P3K paruh waktu kini pembayarannya menjadi kewajiban dan kewenangan Pemerintah Pusat.
“Pengalihan beban tersebut memberikan potensi penghematan anggaran bagi daerah sekitar Rp60 miliar lebih, sehingga memberikan ruang efisiensi dan kelonggaran fiskal bagi Pemkot Ternate,” katanya, pada Kamis (1/10/2026).
Menurutnya, untuk sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemkot Ternate memproyeksikan angka pada kisaran Rp150 miliar hingga Rp160 miliar. Pemkot menargetkan capaian realisasi PAD pada akhir tahun berada di angka 93% hingga 95% guna menjaga stabilitas arus kas (cash flow).
Di samping itu, Pemkot Ternate berharap sisa beban hutang DBH sebesar Rp110 miliar dapat terselesaikan dalam kurun waktu dua bulan ke depan, agar kondisi keuangan daerah semakin sehat dan stabil. Pemkot juga berharap penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Malut dapat segera terealisasi.
Thamrin menegaskan, akan melakukakan seleksi ketat terhadap seluruh program dan kegiatan yang diajukan oleh OPD. Program-program yang mengalami pengerjaan ganda (doubling) atau tidak selaras dengan Renja serta visi-misi Kota Ternate akan dipangkas.
Dikatakannya, langkah ini mengingat keterbatasan anggaran dalam dua tahun terakhir yang berdampak pada minimnya pembiayaan infrastruktur, Pemkot Ternate akan memprioritaskan perbaikan dan penanganan fasilitas publik yang mendesak. Beberapa fokus utama meliputi perbaikan ruas jalan yang rusak dan penanganan serta perbaikan jembatan serta talud yang patah/rusak, kemudian pemulihan dan penanganan dampak bencana alam yang terjadi belakangan ini.
Dalam waktu dekat, Bappelitbangda Ternate akan memanggil seluruh perencana dan Kepala Subbagian Perencanaan dari tiap OPD untuk menyusun serta mematangkan kembali program-program prioritas sebelum diserahkan oleh Wali Kota kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DPRD Kota Ternate untuk dibahas bersama.*
Editor : Hasim Ilyas