“Untuk kuota BBM kita yang sudah terbatas, jangan sampai disinyalir ada yang memodifikasi tangki serta mengganti plat nomor kendaran untuk mengelabui petugas SPBU. Karena terkait harga BBM yang naik, masyarakat Kota Tidore sudah terbiasa dengan harga di pedagang eceran yang lebih tinggi, dari Rp. 10.000 ke Rp. 15.000 hingga ke Rp.17.000, yang terpenting adalah ketersedian BBM itu sendiri,” tutur Bunzamin.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tidore, Faisal Arifuddin. Ia mengatakan, kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah pusat akan berdampak pada masyarakat, perlu adanya transparansi jumlah BBM yang masuk, sehingga dapat menghitung kebutuhan angkutan umum di Kota Tidore.
“Saya sangat sependapat dengan apa yang disampaikan Dandim, bahwa informasi terkait berapa jumlah BBM yang masuk di Kota Tidore perlu transparansi, sehingga kita bisa menghitung dengan jumlah kendaraan yang ada di Kota Tidore Kepulauan, agar mengantisipasi terjadinya kelangkaan kedepan, informasi itu juga dapat mengantisipasi modus dari para konsumen yang mencoba membeli BBM bersubsidi dengan kendaraan pribadi,” tutur Faisal.
Lebih lanjut, Faisal mengatakan, khusus penerima BLT dari kenaikan harga BBM, dari Dinas terkait harus lebih memverifikasi data bagi orang-orang yang layak menerima. Yang pasti kami dari Kejaksaan Negeri Tidore, kami akan mendukung kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Mewakili Kapolres Tidore, Waka Polres Muhammad Arifin, dalam rapat tersebut mengatakan, “Saya tekankan, kalau bicara dampak BBM kita semua kena, cuma saya minta kepada Pak Awat agar jam operasinya jangan pakai istirahat, karena Tidore ini sudah ramai,” tutur Muhammad Arifin.
Sementara, salah satu pemilik SPBU Hi. Awat dari CV. Rusda mengatakan, saat ini, alokasi stok BBM untuk Kota Tidore Kepulauan, jenis Pertalite sebesar 80 ton/bulan, sementara pertamax 135 sampai 150 ton/bulan, solar 15 kl/bulan, untuk BBM jenis Dexlite masih kecil, dengan jenis SPBU kompak, sehingga alokasi kuota BBM terbatas.
“Kami laporkan stok BBM, mulai dari minyak tanah 540 ton/bulan untuk Kota Tidore Kepulauan, Pulau Tidore 375 ton, Oba Utara 90 ton, untuk pertalite, selama ini alokasinya 80 ton/bulan, semulanya 100 hingga 120 ton, sementara pertamax yang tinggi, karena kami tidak memberikannya ke pengecer, pertamax diantara 135 sampai 150 ton/bulan, untuk jenis Dexlite masih kecil, terkait kuota BBM, aplikasinya terbatas, karena jenis SPBU kami adalah SPBU jenis Kompak,” papar Hi. Awat.
