TIDORE – Pemerintah Kota (Pemkot) Tidore Kepulauan dibawah Kepemimpinan Ali Ibrahim Dan Muhammad Sinen terus melakukan inovasi dalam rangka menuntaskan masalah persampahan di Kota Tidore Kepulauan dengan mengusung Program Energi Terbarukan berbasis Kerakyatan.
Program ini nantinya akan dilakukan kerjasama dengan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore untuk bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat melalui sampah. Hal ini, tentu selaras dengan apa yang menjadi visi besar Walikota Ali Ibrahim dan Wakil Walikota Muhammad Sinen dalam rangka “Membangun Masyarakat Sejahtera Menuju Tidore Jang Foloi,”
“Sebagai pembantu Walikota dan Wakil, kami akan berupaya untuk mensejahterakan masayarakat melalui sampah. Olehnya itu, untuk membangun kerjasama dengan PLTU, kami akan melakukan visibility study, sehingga dengan begitu kita dapat mengetahui kemampuan sampah yang dibutuhkan oleh PLTU,” ujarnya.
Ia menambahkan, dalam melakukan visibility study, Pemerintah Kota Tikep akan bekerjasama dengan Kementrian ESDM, agar kerjasama antara Pemerintah Kota Tikep dengan PLTU benar-benar terukur. Untuk saat ini, suratnya sudah disiapkan sehingga tinggal menunggu tandatangan dari Walikota.
“Kemarin saya juga sudah bicarakan dengan Direktur Investasi Bio Energi Kementrian ESDM, mereka sangat merespon, hanya saja kita perlu menyampaikan surat minat. Jadi setelah surat masuk baru kemudian mereka akan turun, soal pembiayaannya itu sumbernya langsung dari Kementrian ESDM, karena ini juga merupakan programnya mereka. Jadi saat ini, ada dua kabupaten kota yang mau dijadikan lokus, salah satunya adalah Tidore,” jelasnya.
Tujuan dari pada visibility study, kata Sjarif akan melihat bagaimana masalah sampah di Kota Tidore Kepulauan, beserta jenis-jenis sampah yang dilengkapi dengan jumlahnya. Selain itu, output dari visibility study ini, akan dijadikan sebagai program DLH untuk menangani persampahan, beserta melahirkan Nota Kesepahaman atau Memorandum Of Understandig (MoU) antara Pemerintah Kota Tikep dan PLTU, sehingga dengan begitu apa yang dibutuhkan PLTU dan apa yang akan dilakukan pemerintah bisa tergambar dengan jelas.
“Untuk menyambut kerjasama ini, kami telah membentuk 37 Bank Sampah yang tersebar di setiap Kelurahan dan Desa, Namun karena saat ini masih dalam situasi Covid, sehingga banyak yang belum aktif, tetapi akan kembali kami aktifkan,” tambahnya.
Senada disampaikan Manager PLTU Kota Tikep, Whiny Primadasa, ia mengatakan apa yang menjadi semangat Pemerintah Kota Tikep ini, sangat selaras dengan program Nasional yang digagas oleh sejumlah Kementerian terkait dengan program cofiring, yakni menggantikan sebagian batu bara dengan Biomassa untuk dijadikan sebagai bahan bakar PLTU. Sehingga dalam penerapannya, PLTU akan menggunakan sampah organik sebesar 30 persen sementara batubara hanya 70 persen.
“Harapannya untuk Biomassa ini fullnya sampah organik, tidak boleh menggunakan sampah plastik, karena itu bisa membahayakan manusia serta efeknya tidak baik,” tuturnya usai melakukan pertemuan dengan DPRD Dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tikep saat ditemui di Kantor DPRD, Kamis, (1/7/21).
Olehnya itu, untuk mewujudkan program tersebut, Whiny berharap agar hal ini bisa ditindaklanjuti oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dilakukan kerjasama antara PLTU dan Pemerintah Kota Tikep. Pasalnya, terkait dengan program cofiring itu sendiri, PLTU juga sudah melakukan pengujian sebanyak dua kali, dan hasilnya sangat baik bahkan dampaknya lebih kecil dibandingkan dengan sebatas menggunakan batubara.
“Soal MOU ini akan kami bahas lebih lanjut dengan Dinas terkait (DLH) Karena saat ini kami juga sedang melakukan uji kelayakan, serta mengejar target 23 persen,” tuturnya.
Terpisah, Malik Muhammad Ketua Komisi III DPRD Kota Tikep menyambut baik apa yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, bahkan menurutnya jika kedepan PLTU Tidore sudah bisa menjalankan Program Cofiring, tentu dapat mengurangi pencemaran udara, selanjutnya soal penananganan sampah secara kerakyatan akan menghasilkan sumber ekonomi bagi masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus serius.
“Sebelum MoU dilakukan saya berharap kita tunggu hasil dari visibility study yang mau dilakukan oleh DLH, apakah layak atau tidak untuk mendukung Biomassa di PLTU. Namun yang terpenting, ini harus menjadi komitmen bersama mulai dari tingkat kelurahan sampai kepala daerah,” tandasnya. (ute)