TERNATE –  Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan (LPP) APBD Pemkot Ternate dijadwalkan akan disampaikan ke DPRD Kota Ternate dalam waktu dekat ini sebelum peyampaian KUA PPAS APBD-P tahun 2020, setelah Pemkot Ternate menerima laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakian Malut terhadap LKPD Pemkot Ternate.

“Minggu depan kita menyampaikan LPP APBD secara online ke DPRD, karena bicara perubahan anggaran dasarnya LPP. Yang akan nanti menjadi acuan penyusunan KUA PPAS perubahan,” jelas Kepala Bappelitbangda Kota Ternate Said Assagaf, Minggu (14/6).

Dikatakannya, KUA PPAS akan disampaikan pada akhir bulan Juni ini atau paling lambat di awal juli, dan diperkirakan pada akhir Juli atau awal Agustus akan disampaikan nota pengantar APBD-P ke DPRD.” Substansi dari APBD-P 2020 ini bagaimana menjabarkan hasil pengalihan sejumlah alokasi anggaran belanja modal, barang jasa dan aparatur terkait dengan covid-19, sesuai arahan dari Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri,” jelasnya.

Namun penyampaian LPP APBD tersebut kata dia, sesuai aturan paling lambat enam bulan setelah diperoleh laporan opini BPK yang diperkirakan pada pekan ini telah disampaikan BPK ke Pemkot. Dia menjelaskan, saat ini sudah ada pergeseran dilakukan sebagai konsekwensi dari pemangkasan DAU. Hal ini akan disampaikan ke DPRD, karena pemangkasan sebelumnya hanya bersifat pemberitahuan ke DPRD, sehingga formalnya akan dibahas pada saat perubahan.” Saat ini pergeseran anggaran sudah selesai, ada pemotongan 10 persen dari DAU, pemotongan DBH, DAK dan DID. Jadi semua yang dipotong itu sekitar Rp200 milyar lebih, jadi APBD kita diinduk 1 triliun lebih sekarang tinggal Rp800 milyar lebih,” ucapnya. Sembari menyebutkan, tindaklanjut dari surat Menkeu dan Mendagri telah dilakukan.

“Ini sebagai tindaklanjut dari surat Menteri Keuangan dan Mendagri yang meminta untuk memangkas 50 persen dari masing-masing item anggaran, termasuk perjalanan dinas, belanja modal, belanja barang dan jasa serta belanja aparatur. Ini secara formal kita sampaikan ke DPRD nanti pembahasannya pada perubahan anggaran,” sambung dia.(cim)