TERNATE – Komisi III DPRD Kota Ternate menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH ) Kota Ternate belum mampu menerjemahkan keinginan Wali Kota dalam penanganan sampah perkotaan, hal ini dikatakan Nurlela Syarif Anggota Komisi III DPRD Ternate, disela kunjungan kerja komisi III di kelurahan Gamalama, Selasa (10/1/2023).

Menurut Nurlela,  dalam sehari sampah yang diangkut ke TPA Buku Deru-Deru sudah mencapai 100 ton. Yang mana sampah tersebut berasal dari 70 pada 5 kecamatan di Ternate, namun penanganan sampah ini masih jadi problem yang tak kunjung tuntas.

“Di masa pemerintahan Tauhid-Jasri dengan slogan Andalan mengatasi sampah. Namun, memasuki tahun ke dua belum membuahkan hasil yang menggembirakan, tapi malah menuai kritik publik,” katanya.

Mestinya kata dia, dalam penanganan sampah, Pemkot Ternate melalui instansi teknis harus melakukan penanganan dari hulu dan hilir. Karena permasalahan utama sampah di Kota Ternate  akibat dari kesadaran masyarakat yang secara keselurahan belum diintervensi secara maksimal oleh arah kebijakan Pemerintah Kota Ternate.

“Masyarakat Kota Ternate masih cenderung berfikir persoalan sampah itu hanya urusan pemerintah daerah, Kami tidak menyalahkan masyarakat, namun ini fakta yang ditemukan di lapangan, problem sampah di kota Ternate ini karena problem kesadaran dan pengelolaan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih sibuk dengan pendekatan yang sangat konvensional dimana masyarakat buang sampah, dinas angkut buang ke TPS atau TPA. Siklus dan modelnya hanya begitu terus berulang dari tahun ke tahun,” ungkapnya.

Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, dalam penanganan sampah ini DLH tidak punya inovasi, namun DLH selalu beralasan karena keterbatasan Armada hanya 18 unit dum truck, 6 unit kendaraan  L300, 4 unit Amrol.

“Itu juga katanya sudah kondisi lama, dan kisaran 80 lebih kendaraan roda 3. Padahal ada bantuan yang menurut kami efektif yaitu TPS 3R (Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle ), namun sangat disayangkan TPS 3R tidak di fungsikan secara baik atau di biarkan oleh DLH,” sebutnya.

DLH lanjut dia, mestinya harusnya memahami dan berupaya membangun sistem kesadaran masyarakat, sesuai visi misi Pemkot Ternate. Dan lebih efektif kesadaran masyarakat kalau memfungsikan TPS 3R secara optimal, bukan dibiarkan hancur begitu saja.

“DLH alasanya TPS 3R tidak terurus karena tidak ada honor dan anggaran, padahal inikan tupoksi dapat gaji dapat TTP (tunjangan tambahan penghasilan), DLH dalam urusan pengelolaan persampahan Kota, tidak inovatif, tidak mampu menterjemahkan apa yang Walikota inginkan,” tegasnya.

Hal ini menurut Nurlela, terbukti dengan temuan Komisi III di lapangan, dimana Program Pendampingan Optimalisasi TPS 3R bantuan dari Kementerian PUPR dan program KotaKu di 3 titik yaitu, Kelurahan Kalumata, Tubo dan Gamalama dengan model pendampingan ke 3 TPS 3R ini, tidak efektif.

Padahal kata dia, program ini dapat mendukung arah kebijakan dan strategi Pemkot Ternate terkait pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sejenisnya di Kota Ternate serta mengurangi kuantitas dan/atau memperbaiki karakteristik sampah, yang akan diolah secara lebih lanjut di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah.

“Harusnya DLH mengintegrasikan aspek pengelolaan sampah, Kami Komisi 3 sangat menyayangkan, DLH tidak memanfaatkan secara baik, harusnya optimalisasi TPS 3R secara baik, tercipta pola pemberdayaan, bernilai ekonomis dapat terus berkelanjutan, dan inilah yang menjadi tujuan Wali Kota dalam upaya penanganan sampah di Kota Ternate, tapi DLH tidak paham,” tegasnya.(nas)