TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menegakan, penataan kawasan kumuh di Makasar Timur tetap dilakukan, dan tidak lagi menunggu kesepakatan harga dengan satu warga terkena dampak. Apalagi, proses tender untuk kegiatan sudah berjalan.

Menurut rencana, pekan ketiga nanti, akan dilakukan pencanangan penataan kawasan itu oleh Wali Kota Ternate. Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkim) Kota Ternate, Nuryadin Rachman menjelaskan, dari 14 warga terkena dampak (WTP) pada tahap negosiasi pertama sebanyak 9 sudah ada kesepakatan harga tanah, dan pada tahap kedua sudah ada kesepakatan dengan 4 WTP tinggal satu WTP belum menyepakatinya.

Saat ini kesepakatan harga tinggal menunggu keputusan pengadilan untuk diselesaikan melalui tim monev dan percepatan negosiasi bersepakat. “Jadi penyelesaian yang satu itu kita lewat pengadilan, sehingga tidak menghalangi pekerjaan, karena pekan depan sudah akan dilaksanakan tender oleh Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW),” jelasnya ketika dikonfirmasi, Rabu (7/6/2021) kemarin.

Pekerjaan yang bersumber dari DAK integrasi saat ini sudah dalam tahapan pembuatan drainase dan pedestrian yang progresnya sudah 75 persen. Ia berharap, Agustus sudah selesai pekerjaan saluran, drainase dan pedestrian.

“Juli ini juga pekerjaan 63 rumah warga korban kebakaran yang ini tahapan sosialisasinya sudah jalan, dan pada pekan ini sudah mulai pembongkaran rumah dan relokasi 63 warga korban kebakaran. Pada pekan ketiga sudah mulai pembangunan yang dirangkaikan dengan pencanangan oleh wali kota,” katanya.

Pencanangan dilakukan peletakan batu pertama dan pencanangan skala kawasan yang ditandai dengan pembongkaran rumah untuk pelebaran jalan seluas dua meter.

“Meskipun ada satu WTP belum ada kesepakatan harga, tapi proses tetap jalan, sambil proses di pengadilan juga jalan, karena itu tanah kosong sehingga tidak berpengaruh,” terangnya, seraya berharap sisa satu WTP ini tidak menghalangi pekerjaan yang sudah direncanakan, karena warga yang terdampak bukan hanya pelebaran jalan tap,  tapi ada PKL dan warga korban kebakaran,” ucapnya.

Menurutnya, penataan kawasan itu dilakukan untuk mengembalikan sejarah, karena Makasar Timur merupakan perbatasan kawasan sejarah budaya dengan pemerintahan perdagangan, bahkan lokasi itu jadi zona strategis. “Ini membantu pemerintah dalam rangka mensukseskan pilot project kegiatan nasional,” ujarnya

Untuk penanganan Makasar Timur sendiri, lanjut dia, melalui sumber anggaran berupa penanganan skala kawasan dan DAK Integrasi, dimana untuk skala kawasan sendiri luasannya kawasan kumuh mencapai 6 hektar dan baru dikerjakan 2 hektar.

Pembangunan skala kawasan sendiri sebanyak empat item kegiatan, diantaranya pembangunan anjungan sisi timur PKL, pelebaran jalan 6 meter, pembuatan drainase (gorong-gorong besar) segmen B yang menghubungkan dari Makasar Barat ke Makasar Timur melalui tiga kelurahan, sehingga perlunya pelebaran jalan 6 meter karena di bawah jalan itu dialiri oleh drainase besar yang dihubungkan dengan  drainase melalui DAK integrasi yang saat ini sudah jalan.

Selain itu, dilakukan perbaikan drainase serta saluran pada segmen C, D dan E. “Jadi dua salur di depan Sigi Cim itu akan ditata semuanya. Pagu anggarannya sebesar Rp 24 miliar untuk empat item kegiatan,” sebutnya

Sementara untuk item kegiatan yang bersumber dari DAK integrasi sebesar Rp 8 miliar dengan item kegiatan pembuatan saluran drainase dan pedestrian, kemudian pembangunan 63 rumah korban kebakaran dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) di Kelurahan Tubo. Selain itu, juga ada kegiatan yang tersebar pada beberapa OPD, yakni pembuatan TPS3R di DLH sementara di PUPR itu untuk pembuatan sanitasi dan air bersih termasuk sepiteng komunal.

Untuk pembebasan tanah milik warga di Makasar Timur pagu yang disiapkan Rp 5.9 miliar yang sudah diajukan mendahului APBD-Perubahan ke DPRD. “Mudah-mudahan tidak terlalu lama disetujui sehingga seluruh pekerjaan itu berjalan bersamaan. Kalau untuk seluruh anggaran melalui skala kawasan, DAK integrasi termasuk ganti rugi kurang lebih hampir Rp 40 miliar untuk penataan kawasan kumuh di Makasar Timur,” tegasnya. Sembari menyebutkan kolaborasi anggaran pusat dan daerah diharapkan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan oleh Wali Kota.

“Sesuai dengan harapan pak Wali Kota terkait peruntukan hal tersebut dimintakan kepada tim monev, tim percepatan negosiasi dan pokja PKP supaya lebih fokus dan intens dalam berkoordinasi sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai target yang diharapkan,” sambungnya. (cim)