TERNATE — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menyatakan kesiapannya dalam melaksanakan seluruh tahapan pengangkatan aparatur sipil negara (ASN) dari status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu menjadi penuh waktu. Kebijakan ini akan dilakukan sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, demikian disampaikan Kepala BKPSDM Kota Ternate Samin Marsaoly pada Selasa (10/11/2026).
Samin mengatakan, saat ini Pemkot Ternate melalui BKPSDM tengah merampungkan analisis jabatan (Anjab) bagi kurang lebih 3.500 formasi P3K paruh waktu yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan penuh waktu.
Dikatakan Samin, proses penyiapan anjab ini menghadapi dinamika unik di mana satu jenis jabatan memiliki variasi anjab dan Analisis Beban Kerja (ABK) yang berbeda-beda di tiap sekolah.
“Misalnya, ada jabatan guru yang hanya memiliki satu formasi anjab, tetapi tersebar luas di berbagai sekolah dengan ABK yang bervariasi,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Kota Ternate memanfaatkan momentum transisi ini untuk melakukan pemerataan distribusi tenaga pendidik (guru) dan teknis, khususnya di wilayah-wilayah terluar seperti Pulau Batang Dua, Hiri, dan Moti.
“Proses pengangkatan P3K paruh waktu ke penuh waktu adalah momen Pemerintah Kota Ternate untuk menyebarluaskan dan meratakan distribusi guru. Jadi, waktu yang tepat untuk kita sebar guru-guru itu di kecamatan-kecamatan terluar,” ungkap Samin.
Lanjutnya, langkah ini juga diselaraskan dengan visi-misi Wali Kota, termasuk pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga pendidik di daerah yang selama ini mengalami kekurangan akibat penumpukan (overload) di pusat kota.
”Dalam proses pengusulan dan penempatan P3K paruh waktu ke penuh waktu, Pemkot Ternate tetap berpegang pada tiga prinsip utama yakni aspek kesetaraan, aspek keadilan dan aspek rentang kendali,” terangnya.
Dia menyebut, selain itu, seluruh data kepegawaian P3K paruh waktu dipastikan telah terintegrasi secara digital melalui sistem MyASN, sehingga proses verifikasi data menjadi lebih mudah karena seluruh data dasar aparatur telah tersedia.
Dia mengungkapkan, meskipun persiapan teknis anjab, pemetaan wilayah, dan data pendukung sudah dimatangkan, masih terdapat beberapa hal yang menunggu kepastian lebih lanjut dari pemerintah pusat dan kementerian terkait, di antaranya kepastian mengenai jadwal rinci serta mekanisme teknis pengangkatan apakah dilakukan secara bertahap.
“Kebijakan resmi terkait penganggaran dan skema pembayaran gaji bagi P3K yang telah beralih status menjadi penuh waktu masih menunggu petunjuk teknis lebih lanjut dari pusat,” tutupnya.*
Editor : Hasim Ilyas