TERNATE – Sejumlah pendapat yang menyebutkan kalau program kerja 100 hari pemerintahan M Tauhid Soleman-Jasri Usman (TULUS) gagal, dibantah Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate. Fraksi pendukung pasangan TULUS ini menilai, penilaian program 100 hari kerja yang disampaikan beberapa anggota DPRD sangat prematur. Karena cara menilai sebuah keberhasilan dalam 100 hari kerja itu berbeda.

Ketua Fraksi Nasdem Nurlaela Syarif mengatakan, cara menilai program 100 hari kerja Kepala Daerah tidak bisa disamakan dengan penilaian kinerja dalam LKPJ, LPPD dan laporan keuangan hasil audit BPK, cara membaca dan merumuskan indikator capaian pembangunan juga berbeda, karena metode penilaian dan pengukuran kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya telah diatur dalam beberapa peraturan terkait, bahkan hal yang sama digunakan oleh banyak akademisi untuk mengukur capaian kinerja pada berbagai instrumen penilaian kinerja pemerintahan.

“Terlalu prematur jika ada yang melakukan penilaian kinerja pada Program 100 hari TULUS ini gagal. Karena 100 hari ini hanya rumusan konseptual dan teoritis, dasar acuannya pada rumusan perencanaan, langkah awal kebijakan,  rumusan regulasi, skema pembiayaan, roadmap yang semuanya nanti ditindaklanjuti ada di dalam RPJMD sebagai dokumen dasar rencana aksi pembangunan,” katanya, Rabu (04/08/2021).

Menurut Nurlela, sangat jarang Kepala Daerah punya program 100 hari seperti yang disampaikan Tauhid-Jasri, karena mereka berani langsung memunculkan persoalan publik di permukaan. Sehingga kata Nella sapaan akrab politisi Nasdem ini, jangan menilai 100 hari kinerja sama dengan penilaian LKPJ, yang rumusannya diukur berdasarkan indikator pembangunan yang bersumber dari BPS, skema kebijakan fiskal, dan program prioritas, semua data itu dapat menggunakan peralatan analisis untuk menguji capaian indikator yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran pada dokumen RKA (Rencana Kerja Anggaran), secara detail merumuskan indikator capaian kinerja yang akumulasi makronya pada Kebijakan Umum APBD.

“Jadi berbeda metode analisis yang digunakan DPRD dalam penilaian capaian kinerja pemerintah Daerah bukan di 100 hari kerja,” sebutnya.

Bagi dia, khusus pada 100 hari kerja biasanya dapat digunakan untuk menilai sebuah pemerintahan bekerja dengan meletakan aspek perencanaan pembangunan, mengderivatif kebijakan ke dalam rumusan organisasi, merumuskan model pengelolaan dengan memanfaatkan SDM, merumuskan skema Anggaran berdasarkan potensi tersedia dan hal lain yg dipandang perlu.

“Kenapa butuh 100 hari kerja, karena dalam 100 hari kerja akan terlihat bagaimana pemimpin itu menyusun rencana, karena didalam rencana menentukan titik capaian pembangunan ke depan,” terangnya.

Sembari menyebut, pihaknya yakin ke depan Walikota dan Wakil Walikota dapat memaksimalkan kebijakannya. “Kami yakin Tauhid-Jasri pasca 100 hari ini sudah sangat paham kondisi masalah dan akan memaksimalkan sejumlah persoalan dalam bentuk rumusan kebijakan dan akan konsisten,” tegas dia.(cim)