“Jangan disamaratakan. Daerah yang punya kontribusi besar untuk republik ini justru mengalami pemangkasan anggaran yang signifikan. Lalu bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia kalau kondisinya seperti ini,” tegasnya.

Ia juga membandingkan dengan daerah lain seperti Papua yang mendapatkan perlakuan khusus dengan alokasi anggaran besar. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan nasional lebih adil dan berkeadilan.

Lebih lanjut, Sultan Tidore meminta agar pemerintah pusat, khususnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dapat meninjau kembali kebijakan pemangkasan anggaran tersebut.

“Kalau alasannya untuk mengatasi korupsi, maka yang harus diperbaiki adalah penegakan hukumnya. Ambil tindakan tegas terhadap koruptor, bukan malah memangkas anggaran daerah yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah pusat dapat mengembalikan hak-hak daerah serta menormalkan kembali kebijakan anggaran, sehingga daerah mampu menjalankan program pembangunan dan kemanusiaan secara maksimal.

“Kalau daerah maju, itu juga akan mengangkat nama pemerintah pusat. Artinya negara benar-benar hadir untuk seluruh wilayahnya,” pungkasnya. (ute)