JAILOLO – Petugas kebersihan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan (Perkim LH) Kabupaten Halmahera Barat terpaksa ikat pinggang. Pasalnya, sudah dua bulan ini, upah mereka belum dibayar.

Petuga berjumlah 183 orang itu terdiri dari penyapu jalan dan pengangkut sampah serta para sopir mobil angkutan. Dinas Perkim LH mengakui petugas kebersihan itu belum semua belum menerima gaji sejak Januari dan Februari 2022.

Alasanya, gaji para petugas kebersihan itu belum dicairkan lantaran ada beberapa petugas kebersihan tidak memiliki rekening tabungan. “Sebagian satgas (petugas) belum memiliki rekening tabungan, sehingga terkendala dalam melakukan permintaan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD),” ujar Kepala Dinas Perkim dan LH Halbar, Adrisal Hena, ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (8/3/2022).

Menurut Adrisal, petugas kebersihan ini terkendala ketika membuat rekening tabungan lantaran pendapatan mereka rendah. Karena itu, pihaknya berinisiatif mendatangkan pihak Bank ke kantor Dinas Perkim dan LH untuk membantu rekening dibuat secara kolektif.

“Namun setelah dicek, ternyata masih ada beberapa petugas yang belum buka rekening. Jadi persoalan tertundanya gaji itu karena belum bisa dilakukan permintaan ke BPKAD Halbar,” tukasnya.

Sementara pencairan untuk bulan Desember 2021 kemarin, kata dia itu merupakan kebijakan dari BPKAD dengan sistem tunai. Mengingat sebagian satgas kebersihan tidak punya rekening tabungan.

“Sekarang mekanismenya tidak bisa lagi tunai, tapi non tunai. Jadi secara administrasi itu kendalanya ada beberapa satgas yang belum punya rekening tabungan, sehingga kami terkendala buat permintaan ke keuangan. Sebab permintaan itu harus secara keseluruhan (kolektif) administrasinya,” jelasnya

Meski begitu, kata Adrisal, pihaknya sudah konfirmasi ke Bagian Keuangan, dalam waktu dekat sudah ada titik terang.  “Tadi (kemarin) ada staf saya konfirmasi ke keuangan ada jalan keluarnya, sehingga secepatnya dicairkan,” harapnya

Terkait besaran gaji, tambah Adrisal, gaji satgas itu bervariasi. Namun ia mengakui belum sesuai UMR lantaran masih disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. (Ais)