Selain kedisiplinan, orang nomor dua di Kota Tidore ini juga turut menyinggung persoalan Dana Bagi Hasil (DBH) Kota Tidore Kepulauan yang hingga saat ini belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara. 

Beliau menegaskan pemerintah kota akan terus memperjuangkan hak tersebut.

“Ini bukan gertakan sambal, ini bukan soal etika semata, tapi soal manajemen pemerintahan yang benar, kami hanya menuntut hak Kota Tidore Kepulauan agar dapat disalurkan secara adil,” pungkasnya.

Ahmad Laiman juga menyadari adanya pro dan kontra terkait sikap pemerintah kota dalam persoalan DBH ini. 

Namun menurutnya, perbedaan pendapat terjadi karena belum semua pihak memahami substansi dari tuntutan tersebut.“Kami bukan sedang membuat kegaduhan, kami hanya menuntut apa yang memang menjadi hak kita, dan sebagai pemimpin yang dipilih oleh rakyat, saya dan Wali Kota punya kewajiban untuk menyuarakan ini demi kepentingan masyarakat Tidore,” tutupnya. (Hms)