Ikram menjelaskan permasalah pertanggungjawaban keuangan menurutnya dimulai dari perencanaan. Dia mencontohkan dalam RPJMD tidak ada kegiatan atau program tapi di RKA ada. 

“Kalau ini ditelusuri bisa bahaya, penganggaran tidak sesuai dengan perencanaan,” terangnya.

Dia mengaku mulai dari visi misi kemudian anggaran, sudah ia cermati semuanya. Dimana kegiatan yang sebenarnya tidak ada itu ada, dan kegiatan yang sudah ada justru tidak dianggarkan. “Model seperti itu, makanya target yang harus dicapai tidak bisa tercapai,” bebernya.

Bahkan, sekian ribu penduduk miskin di Halteng tidak bisa diselesaikan, karena uangnya tidak ke situ. “IPM-nya masih rendah tidak kesitu (tidak tepat sasaran),” tukasnya. 

Untuk itu dirinya menekankan agar para OPD dan staf jujur dan terbuka dan siapkan dokumen. “Saya tidak segan-segan melakukan sesuatu, karena tugas saya disini untuk membenahi ini semua,” tegasnya lagi.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK-RI Provinsi Malut, Marius Sirumapea mengingatkan, hal ini dilakukan karena sudah menjadi kewajiban mereka dalam melakukan entry meeting di seluruh Kabupaten/Kota.

Dia juga menjelaskan, tim yang akan melakukan pemeriksaan di Weda selama 40 hari kedepan. “Kami akan memulai pemeriksaan dengan melihat  pertanggungjawaban, maka dari itu para kepala OPD, PPK, PPTK harus bertanggungjawab atas apa yang dilakukan,” ujarnya. 

Marius mengaku jika sudah 4 kali meraih predikat WTP, maka seharusnya setiap kali pemeriksaan makin mudah bukan tambah rumit. 

“Kalau sudah 4 kali WTP, maka setiap kali pemeriksaan itu makin mudah, dan temuan makin sedikit,” akunya.Dia juga mengatakan ada dua tahapan pemeriksaan, dan saat ini masih pendahuluan nanti pada April masuk untuk lebih terperinci. (udy)