Tak hanya itu, PKB juga mengusulkan penyesuaian pada dapil lain. Dapil yang sebelumnya mencakup Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, dan Halmahera Timur, akan diubah menjadi Tidore Kepulauan–Halmahera Tengah. Sedangkan Halmahera Timur dialihkan bergabung dengan Halmahera Barat. “Perubahan ini hanya menyasar lima kabupaten/kota, dengan tujuan pemerataan representasi politik yang lebih adil,” jelas Jasri.

Meski ada usulan penambahan dapil, jumlah kursi DPRD Provinsi Maluku Utara dipastikan tidak berubah. Nantinya, pembagian kursi akan diatur kembali oleh penyelenggara pemilu sesuai dengan komposisi dapil yang baru.

PKB menegaskan akan membawa usulan ini secara resmi ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai bahan pertimbangan dalam penataan dapil untuk Pileg 2029. “Pada Pileg 2029 nanti, kami akan mendorong penuh agar dapil Halbar–Haltim bisa terbentuk sebagai dapil baru,” tegas Jasri.

Langkah ini diharapkan dapat menciptakan kompetisi politik yang lebih seimbang sekaligus memperkuat representasi masyarakat di masing-masing wilayah.(ril)