SOFIFI – Polda Maluku Utara (Malut) mengungkap fakta keterbatasan personel Bhabinkamtibmas di Kabupaten Halmahera Tengah (Halteng). Dari 72 Desa per Kelurahan yang ada di Halteng, baru 37 desa yang memiliki Desa Binaan dengan Bhabinkamtibmas aktif.

Hal itu diungkapkan Kabid Humas Polda Maluku Utara Kombes Pol. Hadi Poerwanto menanggapi implementasi program Desa Binaan Presisi yang menjadi salah satu dari 7 program unggulan Kapolda Maluku Utara.

“Di Kabupaten Halteng terdiri dari 72 Desa per Kelurahan, sedangkan Bhabinkamtibmasnya 37 personel, berarti ada 37 Desa Binaan,” ujar Hadi, Minggu (04/09/26).

Menurut Hadi, keterbatasan personel ini menjadi perhatian serius Polda Malut, terutama pasca konflik antara Desa Banemo dan Desa Sibenpopo di Kecamatan Patani Barat, Halteng.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan Deklarasi Damai di Weda kemarin, desa yang terlibat ikut deklarasi antara lain Desa Sibenpopo, Desa Moreala, dan Desa Banemo.

Khusus di Desa Banemo, kata Hadi, terbagi menjadi tiga desa administratif yakni Desa Banemo Jaya, Banemo Indah, dan Banemo Remdi.

“Dalam Desa Banemo tergabung Banemo Jaya, Banemo Indah, Banemo Remdi. Sedangkan di Desa Banemo Remdi tidak ada Bhabinkamtibmas serta sifatnya sebagai Desa Sentuhan dan Desa Pantauan, yang nantinya akan ditingkatkan menjadi Desa Binaan setelah ada penambahan Bhabinkamtibmas yang ditugaskan di desa tersebut,” jelasnya.

Hadi menegaskan, Polda Malut akan terus mendorong penambahan personel Bhabinkamtibmas agar program “Warisan Perdamaian” yang dicanangkan Kapolda saat mediasi konflik Banemo-Sibenpopo, “Jangan wariskan konflik, wariskan perdamaian” bisa berjalan maksimal.

“Desa Sentuhan dan Desa Pantauan akan kita tingkatkan statusnya menjadi Desa Binaan. Ini bagian dari program Polisi Digital dan Desa Binaan Presisi,” tutupnya.(cr-02)