BOBONG – Kabupaten Pulau Taliabu termasuk salah satu kabupaten prioritas nasional dalam pencegahan stunting. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 prevalensi stunting di Maluku Utara (Malut) berada pada angka 31,4 persen kasus, sementara berdasarkan data seksi KIA/Gizi Dinas Kesehatan (Dinkes) tahun 2020 di Kabupaten Pulau Taliabu sebesar 82 kasus, sementara sejak Januari hingga Juli 2021 terdapat 35 kasus.

“Untuk itu sedang dilakukan perencanaan untuk menetapkan lokasi fokus intervensi stunting terintegrasi tahun 2022,” ungkap Bupati Taliabu Aliong Mus baru- baru ini.

Lokasi fokus intervensi stunting tersebut kata dia, akan ditetapkan pada 10 desa dengan prevalensi stunting tinggi. “Desa tersebut adalah desa Lohobubba, desa Kawalo, desa Langganu, desa Nunu, desa Buambono, desa Parigi, desa Penu, desa Kamaya, desa Pencado dan desa Nggaki,” sebutnya.

Untuk itu, sesuai dengan surat edaran bupati Aliong Mus tentang pembentukan tim pengendalian stunting dan tim teknis pelaksana aksi Kabupaten Pulau Taliabu 2021, maka ditekankan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah mulai dari pimpinan OPD hingga Kepala Desa (Kades) agar mengambil peran penting dalam menekan dan menurunkan angka prevalensi stunting di Taliabu.

“Seluruh OPD harus berkomitmen dan bersepakat untuk menurunkan angka prevalensi stunting di Kabupaten Pulau Taliabu sesuai Surat Keputusan bupati tentang pembentukan tim pengendalian stunting dan tim teknis pelaksana aksi,” tegasnya.

Saat ini kata bupati Aliong, masih banyak keluarga yang belum memiliki kesadaran atas pemenuhan gizi. mulai dari ibu hamil, bayi dan balita. Disamping itu, diakui masih sulitnya akses terhadap pelayanan kesehatan, pemenuhan gizi serta air bersih dan sanitasi yang perlu atasi.

“Inilah yang harus kita atasi bersama dengan sinergitas berbagai sektor yang saya sudah sebut sebelumnya,” jelasnya.

Terkait dengan pencegahan stunting, Aliong kembali menekankan agar dapat berperan penting sesuai tupoksi kerja dalam penanganan stunting hingga ke pemerintah desa. 

“Untuk pemerintah desa saya tekankan agar upayakan peran posyandu dan kader pemberdayaan masyarakat sebagai garda terdepan untuk menangani stunting segera diperhatikan, mulai dari fasilitas pendukung yaitu gedung posyandu, alat pendukung posyandu dan dilakukannya kader posyandu secara paripurna,” tegasnya. 

Sebab Bupati menilai, hanya dengan peran bersama sesuai tupoksi, upaya pencegahan stunting dapat dimaksimalkan. “Mudah mudahan dengan adanya kerjasama lintas sektor dapat menurunkan dan menekan prevalensi di kabupaten Pulau Taliabu serta mencegah munculnya kasus stunting baru,” pungkas mantan Ketua DPRD Kabupaten Pulau Taliabu pertama. (bro/promo)