JAILOLO – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang dinahkodai James Uang dan Djufri Muhammad sepertinya sudah mulai dipusingkan dengan kondisi keuangan daerah yang tidak kunjung stabil guna menopang program dan kegiatan, terlebih program prioritas yang telah dicanangkan.

Akibatnya, sumber-sumber anggaran jatah daerah pun ikut disorot, salah satunya Dana Bagi Hasil (DBH) pajak kendaraan karena dianggap belum maksimal.  

Untuk merealisasikan hal tersebut, pemerintah daerah menggunakan ‘tangan’ DPRD setempat.

Wakil Bupati Djufri Muhammad meminta DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) dengan UPTD Samsat Halbar terkait minimnya DBH daerah yang tak kunjung naik.

“Seharusnya seperti ini kawan kawan di dewan juga tidak tinggal diam karena mereka melakukan fungsi pengawasan. Berkoordinasi, bila perlu rapat kerja dengan samsat untuk pertanyakan DBH yang belum naik,” kata Djufri di sela-sela pembagian BLT Dana Desa di Desa Gamlamo, Kecamatan Jailolo, Selasa (3/1/2023)

Menurutnya, kendaraan di wilayah Halbar terus bertambah setiap tahun. Hanya saja, hal itu tidak membuat DBH melalui sektor pendapatan asli daerah (PAD) tidak bertambah. “Satu sisi ada peningkatan jumlah kendaraan, tapi pada sisi lain tidak ada kenaikan dari DBH,” terangnya