Kinerja itu terus dipertahankan dan ditingkatkan, pihaknya yakin, jika optimasi ini secara terus-menerus dilakukan, bukan tidak mungkin PAD akan terus mengalami peningkatan di tahun-tahun mendatang. 

“Namun kalau dibaca postur PAD, masih didominasi sektor pertambangan, sementara sektor lain belum bekerja maksimal,” tegasnya.

Untuk itu FNGR memberikan catatan penting agar pemerintah harus terus mendorong tumbuh kembangnya sektor lain, terutama pertanian, perkebunan dan perikanan, sehingga sektor ini juga bisa berkontribusi secara maksimal terhadap PAD maupun kesejahteraan rakyat. 

“Sebagai ikhtiar, sektor lain harus tumbuh dalam upaya kita untuk mewaspadai sektor pertambangan yang sewaktu-waktu bisa mengalami anjlok, akibat dari berbagai krisis atau kebijakan di nasional maupun di internasional,” pungkasnya.

“Pengalaman ini sudah terjadi di beberapa daerah yang ada di Indonesia, yang menempatkan sektor pertambangan sebagai primadona, harus menerima PAD mereka anjlok karena tekanan eksternal,” katanya.

FNGR setuju dengan keinginan Bupati dan Wabup untuk tidak meninggalkan utang yang akan terbawa pada tahun berikutnya dan menjadi beban pada pemerintahan selanjutnya. Keinginan ini bentuk dari legacy yang patut dicontohi. 

“Dengan merancang defisit APBD nol persen menunjukan pemerintah memiliki keinginan untuk mendorong kebijakan anggaran yang lebih sehat. Namun kebijakan belanja yang dirancang harus lebih berkualitas dan tepat sasaran,” ucapnya.

Pada rancangan belanja yang ditetapkan, ada beberapa hal yang perlu dititipkan. Pertama kebijakan-kebijakan yang menjadi program strategis Bupati dan Wabup yang belum tuntas dilaksanakan, harus menjadi prioritas pada tahun 2023.