TERNATE – Meski sudah memasuki penghujung tahun 2022, namun sampai kini belum ada kejelasan waktu Pemkot Ternate menyampaikan rancangan anggaran pendapatan belanja daerah (RAPBD) tahun 2023. Padahal sejak awal sudah disepakati waktu penyampaiannya tapi Pemkot terkesan lambat dalam menyusun RAPBD 2023, beda dengan daerah lain di Maluku Utara.
Hal ini kemudian disoroti oleh DPRD Kota Ternate kemudian memberikan warning ke Pemkot Ternate, sebab dengan keterlambatan penyampaian RAPBD ini nantinya berdampak pada waktu pembahasan yang terkesan tergesa-gesa, padahal besaran dana transfer ke daerah sudah diketahui sejak September kemarin.
Bulan hanya itu, DPRD juga mempertanyakan APBD-P yang telah dievaluasi Pemprov Malut, sebab sampai kini hasil evaluasi tak kunjung disampaikan ke DPRD.
“Sudah memasuki bulan November namun APBD Perubahan yang telah dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Malut belum juga disampaikan oleh Pemerintah Kota Ternate ke DPRD, padahal DPRD juga harus mengetahui hasil koreksi dari pemerintah provinsi apalagi waktu 1 bulan kedepan sangatlah pendek untuk merealisasikan anggaran,” demikian dikatakan Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Heny Sutan Muda, pada Minggu (30/10/2022) kemarin.
Menurutnya, DPRD sangat prihatin atas keterlambatan Pemerintah Kota Ternate dalam hal ini Wali Kota Ternate belum juga menyampaikan APBD induk 2023 ke DPRD.
“Jadwal yang sudah disampaikan berubah ubah namun tetap saja tidak disampaikan, padahal kami DPRD sudah meminta dan menyurat kepada Pemerintah Kota dalam hal ini Wali Kota. Namun terkesan Pemerintah Kota Ternate tidak serius dalam mengelola pemerintahan dan tata kelola keuangan,” ungkapnya.
Dia menyebutkan, keterlambatan penyampaian RAPBD 2023 ini, harusnya Pemkot Ternate mengacu pada pengalaman tahun anggaran 2022 yang hampir selesai. Karena dari sini bissa ditarik kesimpulan bahwa APBD 2022 slowly di awal dan tergesa-gesa di akhir tahun.
“Kami DPRD mewarning Pemerintah Kota Ternate agar lebih serius dalam mempedomani Permendagri 84 tahun 2022 tentang penyusunan APBD 2023.
Percepatan penyerapan anggaran di 2023 tentu erat kaitannya dengan pengesahan APBD 2023 yang sampai kini tahapannya kami pun belum jelas, kapan waktu pengajuan maupun pembahasan, walaupun secara kelembagaan kami sudah menyurat secara resmi namun kesannya didiamkan,” kesalnya.
Dia mengingatkan, Pemkot Ternate agar tidak mengulangi pengalaman APBD 2022, yang pembahasan dinilai dilakukan dengan menggenjot waktu sehingga babyak hal-hal yang terlupakan dan terabaikan, akibat pembahasan dilakukan secara tergesa-gesa.
“Sekali lagi kami DPRD mewarning Pemerintah Kota Ternate agar fokus dan serius dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD Induk 2023, karena ini adalah awal dari seluruh aspek dan pimpinan OPD harus siap jangan sampai keterlambatan pembahasan APBD malah dijadikan alasan bagi pimpinan OPD untuk berleha-leha dalam melaksanakan tupoksinya,” tandasnya.
Politisi Demokrat ini meminta, OPD teknis agar lebih jeli dalam merancang jadwal kegiatan, agar tidak seperti kejadian saat ini sebab berdasarkan laporan yang diterima tahapan, masih terdapat sejumlah kegiatan yang hingga kini belum dilakukan lelang.
“Kami kuatirkan nanti muara keterlambatan pembahasan APBD 2023 akan berujung sama seperti tahun anggaran 2022 yang terkesan lambat ini, dan otomatis sisa belanja yang tidak sempat dicairkan pastilah akan terbawa ke tahun anggaran berikut dan itu tentu akan menggerus anggaran bernilai yang sama di tahun anggaran 2023,” jelasnya.
Dia juga mengajak warga Kota Ternate agar pro aktif mengawasi dan mengawal pembahasan anggaran dalam penyusunan KUA PPAS untuk tahun 2023.
“Karena APBD dirancang bukan untuk kepentingan kami di DPRD, namun untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate,” tutupnya.(cim)