TERNATE – Capaian retribusi pasar grosir dan pertokoan yang dikelola Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate sampai akhir triwulan terakhir justru anjlok jika dibanding pada tahun 2022 kemarin, padahal jumlah objek retribusi tidak mengalami perubahan.
Dimana sesuai data yang dikantongi Fajar Malut sampai 10 Oktober 2023 kemarin, capaian retribusi pasar grosir dan pertokoan ini baru mencapai Rp7.667.636.460, jumlah ini masih jauh dari target 13,5 miliar dalam APBD yang disepakati Pemkot dan DPRD Kota Ternate, dengan kondisi saat ini hampir dipastikan sampai akhir tahun capaian retribusi dibawah pengelolaan Disperindag ini tidak bisa menembus 10 miliar. Jika dibandingkan tahun sebelumnya capaian PAD hingga 30 Desember 2022 mendekati 11 miliar, untuk itu DPRD mendesak Wali Kota segera melakukan evaluasi secara menyeluruh pada Disperindag Kota Ternate sebagai instansi teknis pengelola PAD.
Ketua Komisi II Mubin A. Wahid mengatakan, hampir seluruh sumber pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi, kemudian hasil kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah, realisasinya sampai bulan Oktober belum mencapai target yang telah ditetapkan Pemkot Ternate setiap triwulannya.
“Karena sudah masuk ke triwulan empat hanya sektor pajak yang mendekati realisasi seperti apa yang ditetapkan dalam APBD, tapi ada beberapa objek pajak yang ditetapkan dalam Perda APBD juga realisasinya sangat minim, apalagi retribusi,” katanya, pada Jumat (13/10/2023).
Menurutnya, dari 20 sumber PAD yang berasal dari sektor retribusi, hingga kini capaiannya masih minim terutama pada item retribusi retribusi pasar grosir/pertokoan. Padahal retribusi ini salah satu penyumbang PAD terbesar di sektor retribusi, namun dengan capaian yang ada saat ini DPRD meminta Pemkot untuk lebih memberikan perhatian serius.
“Karena capaiannya pada semester pertama saja masih minim sekali, sekarang sudah semester kedua masuk triwulan keempat. Ini yang Pemerintah Kota Ternate harus fokus jangan cuma mengharapkan sumber pendapatan yang berasal dari dana transfer, padahal sumber pendapatan dari PAD itu sangat potensial untuk Kota Ternate, sehingga pemerintah harus mampu merealisasikan capaiannya sesuai dengan kesepakatan bersama dalam APBD maupun APBD-Perubahan tahun 2023,” sebutnya.
Untuk itu kata dia, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate sebagai salah satu leading sector (sector yang menjadi penggerak dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah) pengelolaan PAD khususnya retribusi pasar grosir/pertokoan yang sampai kini capaiannya masih 7 miliar lebi, setelah melihat kondisi yang ada Mubin, pesimis hingga akhir tahun capaian PAD pada item retribusi ini bisa tembus diangka 10 miliar.
“Padahal selama ini Komisi II terus mendesak agar pemerintah fokus, kalau pemerintah gagal maka perlu dilakukan evaluasi total berkaitan dengan sistem pungutan, kemudian SDM yang berkaitan dengan kemampuan manajerial memimpin OPD yang bersangkutan serta aparatur pemungut harus punya integritas dan moral yang baik, dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya,” ungkapnya.
Selain itu kata dia, PAD yang bersumber dari pemanfaatan barang milik daerah targetnya ditahun ini cukup besar mencapai Rp31.229.157.860, dia khawatir jika Pemkot tidak berhati-hati maka capaian dari target dalam APBD tahun ini akan anjlok.
“Kalau misalkan tidak tercapai sebesar itu ditambah dana transfer antar daerah yang targetnya setelah perubahan sebesar Rp97 miliar sementara realisasinya sampai sekarang sekitar 7,2 persen, saya kira kita akan tertatih-tatih dalam rangka merealisasikan program dan kegiatan tahun 2023,” tandasnya.
Dikatakan Mubin, khusus retribusi pasar grosir dan pertokoan yang ada di Kota Ternate sampai saat ini jumlah objek retribusi masih sama, tapi justru tidak berbanding lurus dengan capaian pendapatan yang ada sekarang. Padahal DPRD kata dia, sudah menyampaikan solusi saat penyampaian catatan dan rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD setiap tahun anggaran, dimana DPRD meminta Wali Kota untuk melakukan perbaikan pengelolaan seluruh PAD termasuk pajak dan retribusi, paling khusus retribusi pasar grosir dan pertokoan.
“Sementara sekarang ini menata dan mengelola pasar ini kemudian ditambah pungutan retribusi yang membebani pelayanan tersebut, kalau di ilustrasikan dengan penyakit kanker dia sudah stadium 4, karena sudah sangat fatal. Padahal pasar ini target utama karena menyumbang PAD diatas puluhan miliar, sebab disana bukan hanya grosir tapi ada banyak restaurant, termasuk rumah rumah toko (ruko) beda dengan daerah lain, itu yang diharapkan mampu menyumbangkan terbesar, tapi karena manajemennya yang kacau akhirnya seperti ini,” terangnya.
Politisi PPP ini menegaskan, jika pimpinan OPD terkait tersebut tidak mampu maka harus dievaluasi secara menyeluruh, agar tidak jadi penghambat capaian PAD, selain itu SDM di Disperindag harus diperkuat dengan integritas yang kuat.
“Karena disana itu tempat transaksi, saya harapkan Wali Kota segera mengambil langkah secepatnya, masa sebelumnya bisa capai 11 miliar bahkan dulu mencapai diatas itu, masa sekarang anjlok lagi dibawah 10 miliar ini kan lucu,” tegasnya.*
Editor : Hasim Ilyas