Sebelum berstatus BLUD, lanjut dia, RSUD Jailolo dikenal sebagai salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar bagi pemerintah kabupaten. Namun dalam beberapa tahun terakhir, kualitas pelayanan dinilai menurun dan kerap memicu keluhan masyarakat.

Melalui Pansus, DPRD berencana melakukan penelusuran menyeluruh terhadap tata kelola rumah sakit, terutama terkait transparansi penggunaan dana BLUD, sistem manajemen pelayanan, serta ketersediaan obat bagi pasien.

“Jika dalam penelusuran ditemukan adanya kelalaian, penyimpangan, atau pengelolaan yang tidak transparan, DPRD akan mengambil langkah tegas sesuai kewenangan yang dimiliki,” kata Dasril.

Ia menegaskan, pembentukan pansus bertujuan memastikan pelayanan kesehatan di RSUD kembali berjalan optimal sehingga masyarakat memperoleh layanan yang layak dan berkualitas. (ais)