Selain pelayanan, massa juga menyoroti persoalan ketersediaan obat yang disebut masih sering mengalami kekosongan. Akibatnya, sejumlah pasien, termasuk peserta BPJS, terpaksa membeli obat di luar rumah sakit menggunakan biaya pribadi. “Banyak masyarakat akhirnya membeli obat sendiri karena stok di rumah sakit tidak tersedia,” kata Idhar.

Massa aksi turut mempertanyakan pengelolaan anggaran rumah sakit yang dinilai belum berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima masyarakat. Dalam orasinya, massa menyinggung besarnya anggaran belanja obat serta pendapatan BLUD RSUD Jailolo yang disebut mencapai miliaran rupiah.

Menurut mereka, kondisi pelayanan yang terus dikeluhkan masyarakat menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rumah sakit. “Ketika pelayanan masih bermasalah, fasilitas belum memadai, dan obat sering kosong, maka tentu publik berharap ada pembenahan serius terhadap tata kelola rumah sakit,” tandasnya.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak Panitia Khusus (Pansus) DPRD segera merekomendasikan evaluasi Direktur RSUD Jailolo kepada Bupati, meminta audit transparan terhadap pengelolaan BLUD rumah sakit, serta mendorong pembenahan total terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Jailolo.

Massa juga meminta pihak rumah sakit terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat terkait pelayanan kesehatan. Aksi berlangsung tertib hingga massa membubarkan diri. (ais)