TERNATE – Pemerintah Kota Ternate melalui Sekda Kota Ternate memastikan mendukung penuh pembangunan gerai Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang ada di 78 kelurahan dalam Kota Ternate.
“Saya sudah minta ke Bappelitbangda dan BPKAD untuk minggu depan kita lakukan rapat koordinasi padasemua kecamatan, dengan melibatkan RT/RW, ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kota dalam mendukung program Presiden Prabowo,” katanya, usai rapat.
Keseriusan Pemkot Ternate ini dilakukan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar rapat koordinasi gabungan untuk membahas percepatan program Koperasi Kelurahan Merah Putih, pada Kamis (21/5/2026).
Rapat yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kota Ternate Jamian Kolengsusu, tersebut dihadiri oleh Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mewakili pemerintah kota, Dandim 1501/Ternate, Kepala Bappelitbangda, Kepala BPKAD, Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, Camat serta perwakilan pengurus KKMP.
Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly menyampaikan, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan semangat agar program Koperasi Merah Putih dapat segera berjalan dan dampak ekonominya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat luas.
Menurutnya, dari total 78 kelurahan yang direncanakan memiliki masing-masing satu gerai, gudang, dan fasilitas KKMP, pemenuhan lahan menjadi tantangan utama. Rizal mengakui bahwa ketersediaan lahan berukuran 20 x 30 meter yang sedikit terkendala hanya di wilayah Kecamatan Ternate Tengah, namun hal itu akan tetap dicarikan solusi agar semua bisa terbangun.
”Masalah paling krusial hari ini adalah soal lahan. Dalam rapat tadi berkembang pembahasan mengenai kesiapan lahan untuk percepatan pembangunan gerai, fasilitas pergudangan, dan kelengkapan lain yang dianggap perlu untuk mendukung operasional KKMP, dan Pemerintah Kota sesuai arahan pak Wali sangat mendukung program ini,” ungkap Rizal usai rapat.
Saat ditanya mengenai status aset kelurahan yang berada di wilayah lain, seperti Ternate Utara, Rizal menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi masalah karena proses koordinasinya bersifat antar-pemerintah (Government to Government / G2G).
Dikatakan Sekda, menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 100.3.1.3/3507/SJ tertanggal 8 April 2026 terkait sinergi pendanaan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk itu Rizal menginstruksikan jajarannya untuk bergerak cepat. Tercatat sudah 44 hari sejak surat edaran tersebut diterbitkan hingga peninjauan kembali pada 21 Mei 2026.
Rizal juga memerintahkan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menggelar rapat koordinasi khusus di tingkat kecamatan mulai minggu depan.
Tujuan rakor Kecamatan ini untuk melakukan identifikasi dan verifikasi faktual di lapangan terkait status lahan baik kelurahan yang sudah siap lahan, belum ada lahan, atau yang terkendala masalah administrasi dan alas hak. Selain itu langkah ini juga penyusunan solusi untuk memetakan masalah spesifik seperti kekurangan fasilitas A atau B agar pemerintah bisa mengambil langkah cepat dan memberikan solusi yang tepat sasaran.
Sejauh ini, dari TNI telah membantu proses pembangunan fisik di sejumlah titik. Berdasarkan data awal, terdapat sekitar 8 hingga 10 gerai yang sudah mulai terbangun dengan rincian 8 lokasi menggunakan aset tanah milik Pemerintah Kota Ternate, 1 lokasi menggunakan aset milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan 1 lokasi menggunakan aset milik Kementerian.
Terkait sumber pendanaan, Rizal menjelaskan bahwa Surat Edaran Mendagri memberikan ruang bagi pemerintah daerah baik Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk menggunakan 98749Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna memperkuat operasional KKMP di wilayah masing-masing. Meski demikian, untuk saat ini Kota Ternate masih mengoptimalkan dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
”Untuk sementara ini pembiayaan masih menggunakan APBN. Namun, ke depan kita akan sesuaikan secara situasional. Jika memang harus menggunakan fasilitas APBD, kita akan pelajari poin mana yang urgen dan membutuhkan intervensi segera sesuai kondisi di lapangan,” tutupnya.*
Editor: Hasim Ilyas