“Iya DBH dari Provinsi kemarin di tanggal 29 Mei sudah masuk,” ungkap Suriyani. Mantan Plt Sekda Pulau Morotai itu juga mengakui anggaran tersebut setahun lebih ditunggak dan baru terealisasi tahun ini.

“Itu DBH 2023, tapi Alhamdulillah kita bersyukur, karena pak Pj Bupati bisa bangun komunikasi ke Provinsi sehingga sudah bisa dibayar,” ujarnya.

Walau begitu, kata Suriyani, DBH untuk Pulau Morotai yang belum dibayar oleh Pemprov Maluku Utara masih sebesar Rp 20,6 Miliar. “DBH 2023 yang masih hutang itu sekitar 20,6 miliar,” pungkasnya.

Pewarta : Muhammad Rifai
Editor : Erwin Egga