SOFIFI – Seluruh pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara bakal di swab test secara bertahap. Ini dilakukan pasca 12 pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Malut terpapar covid.

Sekretaris Daerah Provinsi Malut, Samsuddin Abdul Kadir mengatakan, pihaknya telah menyiapkan reagen untuk melakukan swab test kepada seluruh pegawai Bappeda. Sedangkan untuk pegawai lainnya, dirinya telah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk pengadaan reagen.

“Pegawai di Pemprov Malut kan banyak. Jadi kalau mau reagen semua itu masih kurang, sehingga saat ini masih buat permintaan pengadaan reagen,” katanya saat ditemui di kantor DPRD Malut, Senin (25/o1/2021).

Samsudin menambahkan, jika swab yang dilakukan dalam rangka tracking, maka itu gratis. Namun apabila swab untuk kepentingan pribadi, misalkan mau berangkat dan sebagainya, maka harus dibayar.

Pihaknya bahkan sudah merancang untuk pemesanan reagennya, dan untuk sehari dua yang dilakukan swab adalah pegawai Bappeda. “Sudah ada, tinggal diatur jadwalnya untuk dilakukan swab. Jadi setelah Bappeda, barulah kita tracking seluruh pegawai untuk swab,” terangnya. Mantan Kepala Bappeda Malut ini juga telah memerintahkan 12 pegawai Bappeda yang positif covid agar istirahat selama 14 hari.

“Sementara yang negatif, disilahkan untuk bekerja seperti biasa. Namun tetap mengedepankan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak,” tandasnya. Informasi yang dihimpun Fajar Malut di Sofifi, sejumlah PNS enggan melakukan Swab, padahal sebagian besar mereka baru kembali dari Jakarta yang merupakan zona merah. Mereka lebih memilih tidak berkantor, daripada harus di Swab.(dex)