TERNATE- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate bersama TAPD Pemkot Ternate telah bersepakat untuk melakukan koreksi target pendapatan daerah, hal ini terungkap saat rapat tahap satu akhir pembahasan RAPBD tahun 2026. Langkah ini dilakukan lantaran besaran dana transfer pusat ke daerah mengalami penurunan di tahun 2026.
Ketua DPRD Kota Ternate Rusdi A. Im mengatakan, rapat tahap satu akhir RAPBD 2026 ini, antara Banggar dan TAPD Pemkot Ternate telah bersepakat, sesuai postur yang telah dirancangkan Pemkot Ternate diangka 929 milyar lebih, meski terjadi penambahan target pendapatan yang dinilai tidak signifikan dari hutang pajak dan retribusi.
“Sehingga terjadi penambahan pendapatan diangka kurang lebih Rp.11 milyar, jadi penambahannya tidak signifikan. Yang jelas pada 2026 dengan terjadi pengurangan TKD berdampak ke program dan kegiatan prioritas,” katanya, usai rapat yang berlangsung di aula Kantor BPKAD Kota Ternate pada Senin (24/11/2025).
Selain itu kata dia, meski dengan kondisi keuangan daerah ditahun 2026 namun belanja wajib itu harus dijalankan, dan hanya berpengaruh pada program dan kegiatan disetiap OPD yang ada di Pemkot Ternate.
Terpisah, Sekda yang juga Ketua TAPD Pemkot Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, rapat dengan Banggar DPRD Kota Ternate itu bertujuan untuk melakukan finalisasi sebelum penandatangan pengesahan RAPBD tahun 2026 yang diagendakan pada Rabu malam pekan ini.
Menurut Rizal, dalam rapat itu masih ditekankan untuk genjot pendapatan, kemudian dengan kondisi TKD yang mengalami penurunan maka dalam rapat itu Banggar mengikhtiarkan TAPD, agar belanja yang kaitan dengan masyarakat harus jadi prioritas.
“Dan untuk memenuhi belanja minimum dari Pemkot Ternate sendiri sudah selesai, yang berarti semuanya terpenuhi termasuk didalamnya TPP pegawai pada sama seperti tahun sebelumnya,” katanya.
Terkaita ini, kata Rizal, Pemkot Ternate hanya memerlukan anggaran tambahan dari DBH Provinsi untuk memperkuat sejumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Karena hutang DBH yang belum terbayar dari Pemprov Malut ke Pemkot Ternate mencapai 60 milyar.
“Jika dari nilai kemudian dibayarkan pemerintah provinsi, itu sudah mengurangi beban APBD dalam menyelesaikan beberepa kewajiban yang bersentuhan langsung dengan pelayanan publik, misalnya pendidikan dan kesehatan, kalau dibeberapa OPD terjadi penyesuaian sementara kegiatan yang tidak mengalami pergeseran itu di bidang pendidikan dan kesehatan, karena ada kebijakan nasional yang tidak bisa disentuh, melalui DAU maupun DAK yang pada 2026 itu nilainya seperti tahun sebelumnya,” terangnya.
Dikatakannya, pada sejumlah OPD di Pemkot Ternate pada 2026 nanti terjadi penyesuaian sehingga terjadi penurunan yang cukup signifikan, dimana dengan kondisi anggaran yang terbatas tersebut maka OPD diharapkan dapat membelanjakan program kegiatan yang jadi prioritas.
“Jadi total transfer ke daerah sebesar 600 milyar lebih, setelah dibuka belanja minimum menyisahkan 35 milyar lebih, dari dana sisa itu kemudian dibagikan ke OPD dengan melihat program prioritas, yang didahulukan. Harapan Banggar dan TAPD pada 2026 kondisinya kembali berjalan normal, sesuai dengan hasil retret beberapa waktu lalu,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, dalam rapat juga Banggar mengingatkan agar pelayanan dasar ke warga harus tetap jalan, meski terjadi pengurangan TKD. Sebab dalam beberapa waktu lalu Pemkot Ternate dalam retret Sekda dan Kepala Bappelitbangda juga telah diusulkan sejumlah program kegiatan ke pemerintah pusat, bahkan pihaknya juga telah mengsisi form yang diminta saat kegiatan itu.
“Dan kami usulkan melalui sejumlah kementrian itu mencapai ratusan milyar, jadi nanti kita lihat apa yang diusulkan pemerintah daerah, nanti kita apa yang diberikan pemerintah pusat ke daerah,” tandasnya.
Sembari menegaskan, dalam rapat itu masih terjadi koreksi atas besaran RAPBD yang bakal disahkan dalam beberapa kedepan, berupa tambahan alokasi untuk UHC yang saat ini dialokasikan sebesar Rp5 milyar dalam RAPBD ditambah, dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dasar bidang kesehatan bagi masyarakat. “Kalau DBH dibayar kami komitmen untuk lunasi tunggakan pembayaran UHC sebesar 14 milyar,” tutupnya.*
Editor : Hasim Ilyas