TERNATE — Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate menggelar rapat koordinasi guna mengevaluasi sejauh mana penyusunan kelengkapan administrasi dan dokumen persyaratan terkait operasional mesin pengolah limbah medis (incinerator).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekda Kota Ternate dengan mengundang Dinas Lingkungan Hidup (DLH) beserta jajarannya dan Dinas Kesehatan Kota Ternate, pada Senin (28/9/2026).
Pertemuan ini berfokus pada pemeriksaan progres penyusunan dokumen serta koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Sekda Kota Ternate Rizal Marsaoly mengatakan, dari hasil rapat tersebut, dilaporkan bahwa pada minggu kedua bulan Oktober mendatang, sebanyak tiga orang perwakilan dari KLHK termasuk salah satu direktur dijadwalkan hadir ke Ternate.
Kedatangan tim KLHK bertujuan untuk meninjau secara langsung kesiapan fasilitas incinerator. Berdasarkan regulasi yang berlaku, kawasan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Buku Deru-Deru dinilai memungkinkan dan masuk dalam perhitungan untuk menampung fasilitas incinerator.
“Namun, pengoperasiannya membutuhkan penyusunan dokumen kajian yang lebih terinci, ketat, serta proteksi zonasi yang aman (safety) mengingat karakteristik limbah medis,” katanya.
Saat ini, kata Sekda, Ternate menjadi satu-satunya daerah dari 10 kabupaten/kota di Maluku Utara yang telah memiliki fasilitas mesin incinerator. KLHK memberikan respon positif dan berkomitmen memberikan bantuan peningkatan (upgrade) spesifikasi mesin yang lebih besar apabila seluruh persyaratan dokumen dan AMDAL limbah medis telah terpenuhi.
Pengembangan ini kata Rizal diharapkan, tidak hanya mengoptimalkan pengolahan limbah medis dari seluruh kabupaten/kota di Maluku Utara, tetapi juga berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate.
“Untuk saat ini, pengoperasian mesin incinerator masih berjalan secara terbatas berdasarkan status darurat limbah medis yang pernah diterbitkan sebelumnya,” ungkapnya.
Sekda Ternate bersama jajaran terkait telah menyepakati timeline kerja, dengan target mengeluarkan sejumlah rekomendasi pada akhir Desember. Dengan demikian, penyusunan dokumen secara menyeluruh dapat dimulai pada awal tahun 2027.*
Editor : Hasim Ilyas