TERNATE – Pemerintah Kota Ternate menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 sebesar Rp.222.085.390.420, angka ini mengalami penambahan sebesar Rp.95.780.158.933 jika dibandingkan target pendapatan di tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp.126.305.231.487.
Ketua DPRD Kota Ternate Muhajirin Bailusy mengatakan, di dalam ringkasan data KUA PPAS APBD tahun 2023 Pemerintah Kota Ternate mengasumsikan di tahun 2023, komponen pendapatan daerah dirancang sebesar Rp.1.061.482.347.000, atau bertambah sebesar Rp.51.108.425.922 jika dibanding dengan APBD tahun 2022 sebesar Rp 1.010.373.921.078.
“Pada KUA PPAS APBD induk di 2023 pendapatan dan belanja sebesar Rp.1.061.482.347.000, jadi tidak ada deficitnya atau berimbang,” jelasnya usai paripurna penandatangan nota kesepakatan KUA PPAS Perubahan tahun 2022 dan KUA PPAS tahun 2023 di Gedung DPRD Ternate pada Senin (15/8/2022) beberapa waktu lalu.
Sementara untuk KUA PPAS Perubahan tahun 2022 sendiri kata Muhajirin, komponen pendapatan daerah dirancang sebesar Rp.1.006.456.200.534, angka ini mengalami penurunan sebesar Rp 3.917.720.544 jika dibandingkan dengan proyeksi sebelum perubahan anggaran yakni sebesar Rp 1.010.373.921.078.
“Kemudian komponen belanja itu naik saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan itu sebesar Rp.1.019.941.244.039, atau mengalami kenaikan sebear Rp.9.567.322.961 . Ini untuk KUA PPAS. Pembiayaannya dirancang deficit Rp.13.485.043.505, jadi ini juga nanti begitu masuk di pembahasan RAPBD kita akan bikin penyesuaian,” sebut Muhajirin.
Saat pembahasan berlangsung antara DPRD dan Pemkot, pihaknya menyarankan kepada Pemerintah Kota Ternate agar merancang skema pinjaman. Hal ini perlu dilakukan karena saat ini masih ada banyak visi-misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate masih banyak yang belum berjalan.
“Khawatirnya, jangan sampai kalau kita sudah kunci diangka itu, misalnya teman-teman di Pemerintah zero atau deficit dirancang nol, kemudian tidak ada pinjaman di situ lagi. Kalau suatu waktu ada program prioritas yang mau di dorong oleh Pemerintah anggarannya mau ambil dari mana lagi. Karena itu mestinya dirancang bikin pinjaman, terserah Pemerintah rancang pinjaman berapa, tinggal nanti diestimasi,” katanya.
DPRD sendiri lanjut dia, akan tetap melihat realisasi anggaran perubahan nanti terutama pada sektor pendapatan. Untuk dapat memastukan objek mana yang akan di dorong menjadi potensi pendapatan, karena sejumlah objek pendapatan seperti Plaza Gamalama Modern, Sport Hall, serta objek retribusi lain belum dikelola dengan maksimal.
“Kami tegas ke mereka, tidak boleh main-main, kalau ada retribusi khusus yang mau di digitalisasi secepatnya digitalisasi dari sekarang terutama parkir,” tegasnya.
Sembari menyebut. “Kita juga punya sejumlah tanah yang jumlahnya ribuan kapling, tetapi belum bersertifikat, ini yang segera harus dipikirkan untuk disertifikatkan, lalu itu kan jadi potensi kita, kita bisa pakai itu untuk pinjaman,” sambungnya.
Bagi OPD pengelola pendapatan yang sampai kini tidak maksimal diminta untuk segera dievaluasi oleh Wali Kota, dia beralasan jika pimpinan OPD nya tidak mampu maka akan berpengaruh pada pengelolaan pendapatan.
“Segera bikin evaluasi. Karena potensi kita ini cukup banyak, inovasi tidak kelihatan, yang bersangkutan juga kelihatan loyo, jadi optimisme tidak ada di situ, mereka cenderung pesimis. Jadi kami minta segera dievaluasi dalam waktu dekat,” tegasnya.
Dia juga meminta, Wali Kota untuk segera mempercepat pelantikan OPD yang telah dievaluasi, agar bisa diketahui kinerja dari pimpinan OPD tersebut.(nas)