Dia menilai Adira telah menabrak semua aturan. Mulai dari POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 64 yang mewajibkan surat peringatan dan sertifikat fidusia, hingga dua Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang melarang eksekusi sepihak tanpa melalui pengadilan. “ Ini jelas pelanggaran itikad baik Pasal 1338 KUHPerdata. Konsumen mau bayar malah dipersulit, lalu motornya dirampas,” katanya.
YLBH pun memberi ultimatum 7 hari kepada Adira yakni, hentikan lelang, buka kembali akses pembayaran, tunjukkan bukti SP dan berita acara penarikan, serahkan salinan akta fidusia, dan kembalikan motor jika terbukti penarikannya ilegal. Jika tidak, Adira Ternate harus siap berurusan dengan hukum berlapis, baik pidana maupun perdata. Pihak Adira hingg berita ini tayang belum memberikan keterangan resmi.(an)