JAILOLO – Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Barat sudah mengantongi sejumlah nama Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga terlibat dalam politik praktis menjelang pilkada 9 Desember mendatang. Pelanggaran yang para abdi negara pun beragam.

Koordinator Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Bawaslu Halbar, Aknosius Datang ketika dikonfirmasi membenarkan pihaknya telah mengantongi sejumlah nama ASN rasa ‘politisi’.

“Kami sudah kantongi nama oknum ASN dan sementara dalam pengembangan,” kata Aknosius, di Villa Gaba Desa Goaimaadu, Kecamatan Jailolo , Selasa (1/9) kemarin.

Nama oknum ASN yang diduga main politik itu, kata Aknosius, bakal dipanggil secara resmi melalui surat untuk dimintai keterangan. “Kita akan panggil mereka untuk dimintai keterangan,” tegasnya Meski begitu, Aknosius mengaku hingga saat ini, pihaknya belum mengajukan dugaan pelanggan yang dilakukan oknum ASN ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Disaat bersamaan, Bawaslu juga menggelar rapat kerja teknis pengawasan pelanggaran dan penyelesaian sengketa secara cepat pada pilkada, bertempat berlokasi di Villa Gaba. Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Halmahera Barat melalui Aknosius meminta Panwascam intens berkoordinasi dengan penyelenggara serta partai politik dalam mekanisme pelaksanaan di lapangan. Kasus

Kecamatan Ibu, misalnya, pada saat penertiban baliho yang dilakukan panwas beberapa waktu lalu di kantor ranting parpol pun diturunkan. “Ini perlu dikoordinasikan dengan baik antara penyelenggara dengan parpol demi kelancaran proses tahapan pilkada,” kata dia.

Koordinator Divisi SDM, Muhammadun Hi Adam, sekaligus membuka kegiatan rakernis mengatakan, meskipun giat rakernis baru saja dilakukan, namun  ia mengklaim semua jajaran pengawas berhasil menyelesaikan berbagai persoalan di wilayah pengawasannya.

“Walau kegiatan ini baru pertama dilakukan, tetapi secara pelaksanaan teman-teman sudah melakukan itu dengan berbagai persoalan yang terjadi saat ini,” ungkapnya. Potensi pelanggaran pada setiap tahapan sudah pasti akan terjadi. Karena itu, Muhammadun meminta pengawasan dilakukan secara maksimal.

Proses tahapan pemilu semakin mendekati, terutama tahapan kampanye. Tahapan ini, menurut dia, akan terjadi berbagai macam persoalan. “Tugas dan tanggungjawab kita semakin bertambah karena kita dituntut untuk melakukan pengawasan ekstra,” tandasnya

Kegiatan tersebut guna mematangkan kinerja para pengawasan dalam menghadapi momen politik. “Rakernis ini mempertajam teknis penanganan pelanggaran dalam menghadapi pilkada tahun 2020,” terangnya. Turut Hadir Koordinator Bawaslu Heriyanto M Taher serta Ketua dan Komisioner Panwascam yang berjumlah 24 orang. (ais)